Menkeu Prancis Tegas Ingatkan AS: Greenland Bukan Mainan, Ada Garis Merah yang Tak Boleh Dilanggar

Menteri Keuangan Prancis, Roland Lescure, pada Jumat (16/1), secara tegas mengingatkan mitranya dari Amerika Serikat (AS), Scott Bessent, bahwa Greenland merupakan bagian berdaulat dari sebuah negara berdaulat dan tidak boleh diperlakukan sembarangan. Peringatan ini disampaikan Lescure dalam pertemuan dengan Bessent di Washington pada Senin sebelumnya, menyoroti kekhawatiran mendalam Eropa.

Kekhawatiran tersebut muncul sebagai respons terhadap pernyataan Presiden AS Donald Trump yang berulang kali mengeklaim Greenland sebagai wilayah yang seharusnya menjadi bagian dari Amerika Serikat. Lescure menekankan bahwa setiap upaya untuk mencaplok Greenland akan dianggap sebagai pelanggaran garis merah yang serius.

Situasi ini berpotensi membahayakan hubungan ekonomi yang telah terjalin antara AS dan negara-negara Eropa. Prancis, melalui Lescure, menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan wilayah demi menjaga stabilitas hubungan internasional.

Peringatan Keras dari Paris

Dalam pernyataannya kepada Financial Times, Lescure secara gamblang menyatakan, “Greenland adalah bagian berdaulat dari sebuah negara berdaulat yang merupakan bagian dari Uni Eropa. Itu tidak boleh dipermainkan.” Pernyataan ini menggarisbawahi posisi Eropa yang tidak akan mentolerir upaya pengambilalihan wilayah berdaulat.

Ia juga menegaskan bahwa tindakan semacam itu akan dianggap sebagai pelanggaran garis merah yang dapat menimbulkan dampak signifikan. Pelanggaran tersebut berpotensi membahayakan hubungan ekonomi yang telah terjalin antara Amerika Serikat dan Eropa secara keseluruhan.

Meskipun demikian, Lescure menghindari pertanyaan mengenai kemungkinan Uni Eropa menjatuhkan sanksi jika AS benar-benar mengambil alih pulau tersebut. Ia hanya mengatakan, “Jika itu terjadi, kita tentu akan berada di dunia yang sama sekali baru dan harus menyesuaikan diri,” mengisyaratkan konsekuensi serius yang belum terbayangkan.

Ambisi AS dan Reaksi Denmark

Presiden AS Donald Trump berulang kali menyatakan bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari Amerika Serikat. Alasan di balik klaim ini adalah kepentingan strategis bagi keamanan nasional dan pertahanan apa yang ia sebut sebagai dunia bebas, termasuk dari pengaruh China dan Rusia.

Namun, klaim ini telah menuai penolakan keras dari pihak-pihak terkait. Pemerintah Denmark dan otoritas Greenland telah secara terbuka memperingatkan AS agar tidak mengambil alih pulau tersebut.

Mereka menegaskan harapan agar integritas wilayah mereka dihormati sepenuhnya. Reaksi ini menunjukkan penolakan tegas terhadap segala bentuk intervensi yang mengancam kedaulatan mereka.

Status Greenland dan Implikasinya

Greenland memiliki sejarah panjang sebagai koloni Denmark hingga tahun 1953. Setelah itu, pulau tersebut tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark, meskipun telah memperoleh otonomi pada tahun 2009.

Dengan otonomi ini, Greenland memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri dan menentukan kebijakan domestiknya. Status ini menegaskan bahwa Greenland bukan wilayah tak bertuan yang bisa diperdagangkan atau diambil alih begitu saja.

Meskipun terdapat ketegangan dengan Washington terkait isu Greenland, tarif, serta regulasi Uni Eropa terhadap perusahaan teknologi, Lescure menekankan bahwa Eropa tetap perlu bekerja sama dengan AS. Kerja sama ini penting untuk menjaga stabilitas global, meskipun perbedaan pandangan tetap ada.

Sumber: AntaraNews