Puan soal Penggabungan Badan Geologi-BMKG: Kalau Efektif, DPR Akan Dukung

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR siap mendukung wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Namun, ia meminta rencana tersebut dikaji terlebih dahulu untuk memastikan penggabungan kedua lembaga memang diperlukan dan memberikan manfaat.

“Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Puan menyampaikan hal itu saat menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan integrasi Badan Geologi dan BMKG. Langkah tersebut dipertimbangkan untuk memperkuat pemantauan potensi bencana di Indonesia.

Menurut Puan, DPR pada prinsipnya tidak mempermasalahkan rencana tersebut selama hasil kajian menunjukkan penggabungan kedua badan dapat membuat penanganan kebencanaan lebih efektif.

“Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Ia mengatakan rencana integrasi Badan Geologi dan BMKG nantinya akan dibahas DPR melalui alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi terkait.

Selain soal integrasi lembaga, Puan juga merespons permintaan Presiden Prabowo agar anggaran mitigasi dan penanganan bencana ditambah secara signifikan. DPR, kata dia, siap memberikan dukungan terhadap penambahan anggaran tersebut.

“Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat, bagi kami tidak apa-apa,” ungkap Puan.

Meski demikian, Puan menekankan penambahan anggaran harus benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan mitigasi bencana.

“Namun manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya,” tegas cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta anggaran mitigasi dan penanganan bencana ditambah secara signifikan. Menurutnya, langkah tersebut penting mengingat posisi Indonesia yang berada di wilayah lingkaran api atau ring of fire sehingga memiliki potensi bencana yang tinggi.

"Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin. Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," ungkap Presiden Prabowo dalam rapat penanganan bencana, Senin (7/9).

Permintaan tersebut menjadi perhatian mengingat anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2026 turun dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam Rancangan APBN 2026, anggaran BNPB tercatat sebesar Rp 491 miliar, turun jauh dari alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp 2,01 triliun.

Puan sebelumnya juga menekankan pentingnya mitigasi dan antisipasi bencana dilakukan secara terpadu. Menurutnya, kondisi Indonesia yang berada di kawasan ring of fire membuat banyak wilayah memiliki kerawanan terhadap bencana, sehingga keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas.