Beijing Tegas Bantah Klaim Trump soal Taiwan, Sebut Urusan Dalam Negeri

Kementerian Luar Negeri China mengeluarkan bantahan keras terhadap pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengklaim Presiden Xi Jinping tidak akan berupaya merebut Taiwan selama masa jabatannya. Bantahan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam sebuah konferensi pers di Beijing pada Jumat, 10 Januari 2026.

Pernyataan Mao Ning tersebut merupakan respons langsung terhadap wawancara Trump dengan media The New York Times. Dalam wawancara itu, Trump menyatakan keyakinannya bahwa Xi Jinping akan menunggu hingga presiden AS yang berbeda menjabat sebelum mengambil tindakan terhadap Taiwan.

Beijing menegaskan bahwa isu Taiwan sepenuhnya merupakan urusan internal China. Penyelesaian status Taiwan adalah hak prerogatif rakyat China sendiri dan tidak akan mentoleransi campur tangan dari pihak eksternal mana pun.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dengan tegas menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China. Pernyataan ini menggarisbawahi posisi konsisten Beijing mengenai kedaulatan atas pulau tersebut.

Trump sebelumnya telah menyampaikan kepada Presiden Xi Jinping bahwa ia akan sangat tidak senang jika China mengambil tindakan terhadap Taiwan. Namun, Beijing melihat klaim tersebut sebagai upaya campur tangan dalam urusan internalnya.

Sikap China yang tidak akan mentoleransi campur tangan pihak luar dalam isu Taiwan menunjukkan tekad kuat Beijing. Ini juga menjadi peringatan bagi negara-negara yang berpotensi mendukung kemerdekaan Taiwan atau menyediakan bantuan militer.

Hubungan antara China dan Amerika Serikat semakin tegang menyusul penjualan senjata dan peralatan militer senilai lebih dari 11 miliar dolar AS kepada Taiwan. Penjualan ini dilakukan oleh AS pada 17 Desember 2025, memicu protes keras dari pemerintah China.

Paket penjualan senjata tersebut mencakup delapan sistem persenjataan utama. Di antaranya adalah Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) dan rudal antitank Javelin, yang merupakan bagian penting dari peningkatan pertahanan Taiwan.

Selain itu, paket tersebut juga mencakup 60 sistem howitzer swagerak beserta peralatan terkait, dengan nilai lebih dari 4 miliar dolar AS. Penjualan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan Taiwan dalam menghadapi potensi ancaman di masa depan.

Defense Security Cooperation Agency (DSCA) telah memberitahukan Kongres AS mengenai rencana penjualan ini setelah adanya keputusan dari Departemen Luar Negeri AS. Beijing secara konsisten menentang penjualan senjata ke Taiwan, yang dianggapnya sebagai pelanggaran terhadap prinsip "Satu China".

Sebagai respons terhadap apa yang dianggapnya sebagai provokasi dan campur tangan eksternal, Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) melakukan latihan militer skala besar. Latihan ini mengelilingi Pulau Taiwan pada 29 Desember 2025.

Latihan militer tersebut berfungsi sebagai peringatan keras terhadap kekuatan separatis yang mendukung "kemerdekaan Taiwan". Ini juga ditujukan untuk menekan campur tangan kekuatan eksternal, termasuk Amerika Serikat.

Tidak hanya latihan militer, China juga telah menjatuhkan sanksi ekonomi. Sebanyak 20 perusahaan militer AS dan 10 petinggi korporasi terkait penjualan senjata ke Taiwan menjadi target sanksi ini.

Langkah-langkah ini menunjukkan tekad China untuk mempertahankan kedaulatannya atas Taiwan. Beijing berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas jika kedaulatan teritorialnya terancam.

Sumber: AntaraNews