Said Abdullah: Anggaran On Call Rp 4 Triliun Bisa Untuk Penanganan Bencana di Sumatra

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menegaskan bahwa pemerintah dapat segera menggunakan anggaran on call APBN 2025 sebesar Rp 4 triliun untuk menangani bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Seperti diketahui, musibah tanah longsor dan banjir yang membawa ribuan potongan kayu telah meluluhlantakkan berbagai kawasan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025 pagi menyebutkan 753 orang meninggal dunia, 650 jiwa masih belum ditemukan, 2.600 warga terluka, dan 576.300 jiwa mengungsi. Jumlah korban diperkirakan masih bisa bertambah, sementara ribuan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan parah.

"Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban. Dan korban yang meninggal semoga khusnul khatimah," kata Said Abdullah, Rabu (12/3/2025). Ia menegaskan perlunya pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk melakukan penanganan yang cepat dan terintegrasi.

Menurut Said, dana on call Rp 4 triliun dapat digunakan untuk proses tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Dalam jangka pendek, penyediaan layanan tanggap darurat harus diprioritaskan agar warga terdampak tidak mengalami kelaparan atau kesulitan dasar lainnya.

"Saya sedih menyaksikan di berbagai media warga melakukan 'penjarahan' di pertokoan dan gudang Bulog. Saya yakin kondisi warga demikian belum mendapatkan layanan tanggap darurat dengan layak, dan mungkin hal itu untuk mempertahankan hidup mereka, sehingga mereka melakukan perbuatan, yang saya kira dalam hatinya juga tidak ingin dilakukan," ujarnya.

Said meminta pemerintah memperbesar dan mempercepat distribusi bantuan darurat, termasuk penyediaan tempat pengungsian yang layak, suplai makanan, MCK, selimut, dan pakaian jadi. Ia juga menekankan pentingnya layanan trauma healing untuk anak-anak sebagai kelompok rentan. Di sisi lain, proses pencarian dan penyelamatan (search and rescue) harus terus dilakukan secara masif untuk menemukan korban yang belum ditemukan.

Anggaran on call bisa dipakai untuk rehabilitasi dan rekonstruksi

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa anggaran on call juga dapat dipakai untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah masa tanggap darurat selesai. Untuk kebutuhan yang lebih besar, pemerintah bisa memanfaatkan skema anggaran multiyears mulai 2026.

"Kebutuhan rehabilitasi untuk memulihkan berbagai layanan umum, seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, dan berbagai infrastruktur dasar lainnya. Sementara kebutuhan rekonstruksi untuk membangun kembali berbagai kebutuhan layanan umum baik pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintah, tempat ibadah, pasar dan lain-lain yang rusak. Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang lebih besar lagi," ujar Said.

Ia berharap pemerintah bergerak cepat agar penderitaan warga di tiga provinsi tersebut dapat segera teratasi dan proses pemulihan dapat berjalan efektif.