Pemkot Padang Alokasikan Rp2,8 Miliar Anggaran BTT Padang untuk Tanggap Darurat Bencana

Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, telah mengalokasikan dana sebesar Rp2,8 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran ini ditujukan khusus untuk mendukung upaya penanganan tanggap darurat bencana di wilayah tersebut secara cepat dan efektif.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan bahwa pencairan dana ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar warga. Langkah cepat ini juga untuk mempercepat proses pemulihan bagi seluruh masyarakat yang terdampak bencana.

Pengalokasian dana signifikan ini diharapkan dapat memaksimalkan bantuan serta evakuasi. Seluruh proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran di seluruh area terdampak.

Fokus Penggunaan Anggaran BTT Padang

Penggunaan Anggaran BTT Padang sebesar Rp2,8 miliar ini telah dirinci dengan cermat oleh Pemerintah Kota Padang. Fokus utama adalah pada pemenuhan kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana alam. Alokasi ini mencerminkan prioritas Pemkot dalam melindungi dan membantu warganya.

Sebesar Rp2,14 miliar dari total Anggaran BTT Padang dialokasikan untuk kebutuhan dasar dan operasional dapur umum. Dana ini memastikan ketersediaan makanan, air bersih, dan perlengkapan esensial lainnya bagi para korban di lokasi pengungsian. Upaya ini sangat krusial dalam fase tanggap darurat bencana yang mendesak.

Selain itu, Rp318 juta digunakan untuk operasional alat berat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) guna pembersihan material bencana. Anggaran ini juga mendukung pembukaan jalur akses yang terputus akibat longsor atau banjir. Sementara Rp358 juta sisanya dialokasikan untuk penanganan kebersihan dan operasional pendukung lainnya.

Pengalokasian Anggaran BTT Padang tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2019. Regulasi ini mengatur Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik untuk kepentingan masyarakat.

Upaya Penanganan Bencana dan Koordinasi Daerah

Pemerintah Kota Padang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus berupaya mempercepat penanganan pascabencana banjir. Fokus utama adalah integrasi data korban dan kerusakan, serta pembukaan akses darurat yang terhambat oleh reruntuhan. Sinergi ini penting untuk penanganan yang komprehensif dan terkoordinasi.

Di tingkat Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menegaskan komitmen Pemprov dalam pencarian korban. Upaya maksimal terus dilakukan untuk menemukan puluhan korban banjir dan tanah longsor yang masih hilang hingga saat ini. Pencarian ini melibatkan berbagai pihak terkait dan tim SAR gabungan.

Dari 16 kabupaten/kota yang terdampak bencana di Sumatera Barat, 10 daerah melaporkan nihil korban jiwa atau orang hilang. Namun, enam daerah lainnya mencatat adanya korban jiwa atau orang hilang yang perlu penanganan lebih lanjut. Kabupaten Agam menjadi daerah dengan jumlah korban terbanyak yang belum ditemukan.

Koordinasi antara Pemkot Padang dan Pemprov Sumbar menjadi kunci dalam menghadapi situasi darurat ini dengan efektif. Langkah-langkah terpadu diharapkan dapat meminimalkan dampak bencana dan mempercepat proses rehabilitasi wilayah. Prioritas utama adalah keselamatan dan pemulihan kondisi masyarakat secepatnya.

Sumber: AntaraNews