Panja RUU Penyesuaian Pidana Bahas 196 Daftar Inventarisasi Masalah, Bakal Dilanjut Pekan Depan

Pembahasan DIM ini dilakukan bersama Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej di ruang Komisi III DPR.

Oleh Nur Habibie - Reporter

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Penyesuaian Pidana telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Pembahasan DIM ini dilakukan bersama Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau akrab disapa Eddy di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).

Eddy mengatakan, Panja RUU Penyesuaian Pidana pada hari ini telah membahas 196 DIM. Sehingga, rapat akan kembali digelar pada Senin (1/12) pekan depan.

"Sampai dengan DIM 196. Ya. Berarti masih kurang sekitar seratus lebih lagi. Senin (dilanjut lagi), Senin," kata Eddy.

Disahkan pekan depan

Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Penyesuaian Pidana hari ini.

RUU tersebut nantinya bakal ditargetkan atau untuk disahkan menjadi undang-undang pekan depan.

"Dari semua pandangan fraksi menyetujui untuk dibahas ke tahapan pembahasan selanjutnya. Rencana kerja RUU Penyesuaian Pidana diawali dengan hari ini Rapat Kerja yang sudah kita laksanakan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro dalam rapat, Senin (24/11).

Indra menyebut, pada 25-26 November 2025, Panja mulai membahas substansi RUU Penyesuaian Pidana.

Rapat tim musyawarah dan tim sinkronisasi

Adapun pada 27 November 2025, pembahasan akan dilanjutkan ke rapat tim musyawarah (timus) dan tim sinkronisasi (timsin).

"Tanggal 1 Desember 2025 Rapat Kerja pembahasan tingkat 1 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang penyesuaian pidana. Apakah rapat ini dapat menyetujui pembentukan Panja?," ujar Dede yang dijawab setuju oleh anggota Komisi III DPR RI.