Wakil Ketua DPR RI Mediasi Persagi dan BGN, Ini Klarifikasi Terkait Video Ahli Gizi

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, baru-baru ini menjadi perbincangan publik setelah menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memerlukan kehadiran ahli gizi. Setelah menerima kritik dari berbagai kalangan, Cucun pun menyampaikan permohonan maafnya. Ia bahkan segera mengadakan diskusi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) untuk membahas hal tersebut.

"Saya sudah sampaikan di media sosial saya (permintaan maaf), bahkan semalam kita diskusi sama Ketum Persagi," ungkap Cucun di Gedung DPR RI pada Senin, 17 November 2025. "Pemikiran beliau luar biasa tadi disampaikan di sini. Tadi juga di awal sudah saya sampaikan," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Cucun juga berperan sebagai penghubung dalam pertemuan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi). Pertemuan yang berlangsung di kantor Wakil Ketua DPR itu bertujuan untuk membahas formula kerja sama dalam memperkuat program MBG.

"Kita membahas pertama dari tindak lanjut rapat RDP bahwa DPR dan BGN itu menyetujui bersama-sama untuk mencari solusi dari kelangkaan tenaga. Bukan hanya ahli gizi, kemarin disebut ahli gizi, akuntan, juru masak," jelas Cucun.

Pendapat mengenai ahli gizi

Menurut Cucun, pernyataannya dalam video tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi mengenai tenaga ahli gizi, yang berakar dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR. RDP ini bertujuan untuk mencari solusi atas masalah kelangkaan tenaga gizi di sejumlah dapur MBG.

"Berangkat dari hasil RDP Komisi IX. Itu sudah tersiar, rapat DPR juga terbuka. Teman-teman ahli gizi sudah tahu bahwa ada kesepakatan minta dicari solusi," ungkap Cucun.

Lebih lanjut, Cucun menjelaskan bahwa salah satu masalah yang dihadapi di lapangan adalah pergerakan ahli gizi dari satu dapur ke dapur lainnya, yang berdampak pada kelancaran operasional.

"Yang ini bisa jalan, tapi yang sana macet, karena belum ada 'kawin' antara Persagi dengan BGN, jadi tidak bisa menindak ahli gizinya. Ini momentum yang bagus," katanya. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antara berbagai pihak sangat penting untuk mengatasi masalah yang ada.

Cucun juga menyampaikan bahwa dalam forum tersebut muncul usulan dari peserta untuk menghilangkan istilah ahli gizi dalam regulasi yang ada. Namun, menurutnya, usulan ini sulit untuk dilaksanakan karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

"Kalau mau mengubah Perpres, ya harus ada komponennya. Ahli gizi, akuntan, dan lainnya. Yang usul itu putrinya beliau. Saya respons, kalau keinginan demikian, nanti profesi panjenengan semua diganti. Habis," ujarnya. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam pengaturan profesi dan perlunya pertimbangan yang matang dalam setiap perubahan yang diusulkan.

Cucun merasa marah dan mengeluarkan pernyataan yang menuai kontroversi

Cucun menegaskan bahwa ia tidak pernah menyatakan bahwa MBG tidak memerlukan ahli gizi. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa kebutuhan akan tenaga gizi harus diprioritaskan terlebih dahulu.

"Sebagai wakil rakyat saya sampaikan 'Tolong pak, maksimalkan dulu saja'. Titik temunya nanti ketika ada perjanjian kerja sama ini," ujarnya. Ia menambahkan bahwa jika hingga bulan Desember target 20 ribu dapur tidak tercapai akibat kurangnya tenaga ahli gizi, maka Persagi bersama pengurusnya akan mengambil langkah untuk melatih tenaga non-ahli gizi.

"Kalau misalkan tidak ada ahli gizi dan usulannya seperti itu, kita latih. Tetap, karena ini berbicara gizi. Ada UU 17/2023, Kolegium, assessment, uji kompetensi. Itu tetap harus diikuti untuk skill worker," pungkasnya.

Pendapat dari Ahli Gizi Komunitas

Pernyataan Cucun menjadi viral di media sosial dan menarik perhatian banyak warganet karena dianggap menyakiti perasaan para ahli gizi. Tanggapan mengenai hal ini juga diperoleh dari ahli gizi komunitas, Tan Shot Yen, yang mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat tidak masuk akal.

"Hehe sebetulnya sudah jelas ngaco kan, artinya dia tidak paham profesi ahli gizi," ungkap Tan kepada Liputan6.com pada hari Senin (17/11/2025).

Dia memberikan perumpamaan bahwa ahli gizi ibarat seorang pilot, yang kemampuannya tidak sama dengan petugas darat, meskipun telah dilatih untuk menerbangkan pesawat selama tiga bulan.

"Ibarat pilot diganti dengan petugas darat yang dilatih simulasi tiga bulan tahu-tahu menerbangkan pesawat. Dia juga nggak paham beda jabatan STRUKTURAL dan FUNGSIONAL," jelasnya. Jabatan fungsional merupakan posisi yang berfokus pada keahlian khusus serta keterampilan teknis yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu.

Di sisi lain, jabatan struktural lebih menekankan pada hierarki organisasi. Sementara itu, jabatan fungsional menyoroti kemampuan dan kompetensi individu dalam menjalankan tugas profesional sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam sumber dari diklatpemerintah.id.