Sejumlah tokoh nasional lintas latar belakang menghadiri audiensi antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digelar di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat langkah reformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut bertujuan menjaring aspirasi masyarakat dan pemuka bangsa guna memperkuat Polri sebagai lembaga yang profesional, transparan, dan berintegritas. Komisi Percepatan Reformasi Polri menegaskan komitmennya untuk mendengarkan suara publik sebagai bagian dari proses transformasi kelembagaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menilai audiensi ini sebagai ajang strategis untuk menampung pandangan dan masukan konstruktif dari berbagai kalangan, terutama dari Gerakan Nurani Bangsa yang sejak awal mendorong gagasan reformasi menyeluruh kepada Presiden. Ia menekankan pentingnya menjaga Polri dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis agar kepercayaan publik dapat kembali tumbuh.
Dari sisi masyarakat sipil, pimpinan Gerakan Nurani Bangsa, Sinta Nuriyah Wahid, menyoroti peran fundamental Polri sebagai pelindung rakyat dan penjaga kedaulatan bangsa. Ia menegaskan bahwa kehadiran Polri harus berpihak pada rakyat melalui penyelenggaraan negara yang adil dan berkeadilan sosial.
Sementara itu, pakar hukum Otto Hasibuan menilai pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai langkah bersejarah yang membuka peluang besar bagi pembenahan sistemik. Ia menyebut keputusan Presiden sebagai momentum emas yang harus dioptimalkan untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap Polri. Komisi,
Menutup pertemuan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan serta semangat kolaboratif dari seluruh pihak. Ia menegaskan komitmen Polri untuk terus membuka diri terhadap kritik dan masukan publik demi memperbaiki kinerja dan memperkuat kepercayaan masyarakat.