Wacana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Menguat, Pengamat Minta Sejarah Dibaca Secara Utuh

Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, H.M. Soeharto, kembali mencuat dan memicu perdebatan publik. Sebagian pihak menilai Soeharto layak mendapat gelar tersebut karena kontribusinya dalam membangun fondasi ekonomi Indonesia, sementara pihak lain mengingat sisi gelap pemerintahan Orde Baru yang identik dengan pembatasan kebebasan politik.

Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi dan Jaringan Institute for National Strategic Studies (INSS), Afri Darmawan, menilai perdebatan ini penting dilakukan, namun harus berangkat dari cara pandang sejarah yang utuh dan berimbang.

"Kita ini kadang ingin sejarah itu hitam-putih. Padahal tokoh sebesar Soeharto tidak bisa dibaca dengan cara sesederhana itu. Ia hadir pada situasi negara yang hampir runtuh, dan keputusan-keputusan yang ia ambil tidak bisa dilepaskan dari konteks waktu itu," ujar Afri, Sabtu (8/11).

Afri menjelaskan, sejumlah fondasi pembangunan Indonesia modern tidak bisa dilepaskan dari era kepemimpinan Soeharto. Ia mencontohkan program Repelita yang menjadi arah pembangunan jangka panjang, SD Inpres yang memperluas akses pendidikan dasar ke pelosok desa, pembangunan jaringan irigasi, infrastruktur nasional, hingga swasembada beras tahun 1984 yang diakui oleh FAO.

Berdasarkan catatan Afri, selama periode 1976–1996, jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun sekitar 31,7 juta jiwa, menjadikannya penurunan tercepat dalam sejarah ekonomi nasional.

"Fakta-fakta ini nyata. Kita masih menikmati hasilnya sampai hari ini—dari Puskesmas sampai jalan desa. Tidak mengakuinya hanya karena ada sisi gelap Orde Baru jelas tidak adil," katanya.

Kritik jadi Bahan Refleksi

Meski demikian, Afri menegaskan bahwa kritik terhadap pembatasan kebebasan politik pada masa tersebut tetap sah dan perlu menjadi bahan refleksi bersama.

"Kritik pada Orde Baru tetap sah. Tapi menghapus jasa pembangunan hanya karena ada kesalahan di bidang politik adalah bentuk ketidakdewasaan kita dalam membaca sejarah," tambahnya.

Perdebatan Gelar Pahlawan ke Soeharto Ujian Kedewasaan Bangsa

Menurut Afri, perdebatan soal pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto seharusnya dipahami sebagai ujian kedewasaan bangsa dalam menilai sejarah secara objektif. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pengakuan terhadap capaian pembangunan dan evaluasi terhadap kekurangan masa lalu.

"Yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dan menjadikannya pijakan untuk masa depan. Itu yang menunjukkan kedewasaan sebuah bangsa," pungkasnya.