Hanura Minta Menkeu Baru Dengarkan Keluhan Daerah

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella berharap Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Suahasil Nazara, mendengar keluhan daerah. Sebab, kepala daerah sudah lama menjerit soal pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil (DBH).

"Harapan kita Menteri Keuangan baru mendengar jeritan para bupati, wali kota, dan gubernur soal dana bagi hasil. Saya yakin Menteri Keuangan yang baru lebih arif dan lebih bijak," kata Rio saat konsolidasi Task Force Hanura di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta, Senin (14/9/2026) malam.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara menjadi Menkeu, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (14/9/2026). Sebelumnya, Suahasil menjabat Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) sejak 21 Oktober 2024.

Ketua Tim Task Force Hanura itu meminta Pemerintah Pusat lebih arif dalam memotong anggaran daerah. Dia berharap Menkeu baru bisa memberi sedikit kelonggaran kepada daerah agar bisa membangun dirinya.

"Ada daerah yang kesulitan membayar gaji pegawai, apalagi untuk membangun infrastruktur. Bahkan, Pemerintah Pemprov DKI Jakarta mengusulkan menerbitkan obligasi untuk pembiayaan pembangunan," tuturnya.

Rio menambahkan, jika daerah diberi kelonggaran, para kepala daerah akan lebih berdaya untuk memajukan daerahnya. Pasalnya, jumlah uang yang beredar di daerah sedikit dan ekonominya mandek lantaran ketegangan antara pusat dan daerah.

"Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan kota harus mulai membahas isu-isu ini. Ini sesuai dengan slogan dan visi Hanura, 'Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera'," tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Belu, NTT, dari Partai Hanura Edmundus Yakobus Manek mengakui pemotongan TKD sangat berdampak di daerah, termasuk di kabupatennya. Dana transfer yang kecil hampir sebagian besar dipakai untuk belanja pegawai.

"Benar yang dikatakan Ketum kami, Pak OSO. Di Belu, dipotong hampir Rp 104 miliar. Seluruh program infrastruktur tidak jalan. Akhirnya pekerja lokal yang biasa mengerjakan proyek pemerintah nganggur," tandasnya.