Gratis! Pemkab Jayapura Dorong Perlindungan HKI Jayapura bagi Pelaku Seni dan Ekonomi Kreatif

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua, baru-baru ini mengambil langkah proaktif untuk memperkuat sektor seni dan ekonomi kreatif lokal. Mereka menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pendaftaran, serta pelayanan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Sentani. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pelaku seni dan ekonomi kreatif.

Langkah strategis ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap berbagai karya seni dan budaya masyarakat. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Yusuf Yambe Yabdi, menekankan pentingnya akselerasi dinas terkait dalam mengonsolidasi semua pihak. Hal ini demi memastikan setiap cipta karya memperoleh sertifikasi dan perlindungan hukum yang layak.

Program ini secara khusus memfasilitasi para pelaku seni agar karya-karya mereka dapat terlindungi secara hukum. Yang menarik, seluruh biaya pendaftaran HKI ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah melalui alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus), sehingga peserta tidak perlu mengeluarkan biaya. Ini merupakan upaya nyata Pemkab Jayapura dalam menghargai dan melindungi hasil karya masyarakat.

Akselerasi Perlindungan HKI untuk Karya Lokal

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Yusuf Yambe Yabdi, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat. "Pemerintah perlu melihat sejauh mana akselerasi dinas terkait dalam mengonsolidasi semua pihak yang memiliki cipta karya baik desain, ide, lagu, maupun karya budaya agar dapat memperoleh sertifikasi dan perlindungan hukum," katanya.

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi proses legalisasi karya. Ini mencakup berbagai bentuk kekayaan intelektual, mulai dari desain dan ide hingga lagu dan warisan budaya. Perlindungan HKI Jayapura menjadi prioritas untuk memastikan karya-karya tersebut memiliki nilai hukum yang kuat.

Inisiatif ini juga menunjukkan fokus Pemkab Jayapura pada pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Dengan adanya perlindungan hukum, diharapkan pelaku seni dan ekonomi kreatif dapat lebih termotivasi untuk terus berinovasi dan berkarya. Ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pelestarian budaya daerah.

Fasilitasi Pendaftaran HKI Gratis dengan Dana Otsus

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura, Fred Modouw, menjelaskan bahwa pihaknya memfasilitasi pendaftaran HKI bagi pelaku seni. Karya-karya seperti tari, lagu, ukiran, anyaman, serta merek lokal dapat memperoleh perlindungan hukum melalui program ini. "Karena pemerintah hadir untuk menghargai hasil karya masyarakat," ujarnya.

Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk membuka pendaftaran dan pelayanan sertifikasi HKI. Upaya ini dilakukan karena masih banyak karya di Jayapura yang belum terdaftar. Oleh karena itu, Pemkab Jayapura berupaya bergerak cepat untuk menangani masalah ini dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku seni dan ekonomi kreatif.

Modouw menambahkan bahwa seluruh biaya pendaftaran HKI ditanggung oleh pemerintah daerah menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus). Anggaran sekitar Rp25 juta dialokasikan untuk membiayai pendaftaran sekitar 50 peserta. Setiap individu atau kelompok dianggarkan Rp500 ribu, memastikan tidak ada beban finansial bagi peserta.

Kegiatan sosialisasi, pendaftaran, dan pelayanan perlindungan HKI ini diikuti oleh 50 peserta. Mereka berasal dari 19 distrik di Kabupaten Jayapura, meliputi pimpinan sanggar, kelompok kesenian, dan komunitas budaya. Partisipasi luas ini menunjukkan antusiasme dan kebutuhan akan perlindungan HKI di kalangan masyarakat setempat.

Sumber: AntaraNews