DPR Dukung Audit Bangunan Pesantren Nasional Pasca Tragedi Sidoarjo yang Tewaskan 67 Jiwa

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara tegas menyatakan dukungannya terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden telah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, Abdul Muhaimin Iskandar, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap bangunan pondok pesantren (pesantren) di seluruh Indonesia.

Langkah ini diambil setelah insiden tragis robohnya sebuah bangunan pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan puluhan orang. Anggota Komisi V DPR, Syafiuddin, menilai bahwa keputusan Presiden ini merupakan langkah yang sangat tepat dan krusial. Dukungan penuh dari Komisi V DPR ini diharapkan dapat memastikan fasilitas pendidikan di pesantren aman dan layak bagi para santri.

Audit bangunan pesantren ini menjadi momentum penting untuk merenovasi dan memperkuat infrastruktur yang selama ini sering terabaikan. Pemerintah melalui arahan Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa lingkungan belajar di pesantren memenuhi standar keamanan dan kenyamanan yang memadai. Ini juga bertujuan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Anggota Komisi V DPR, Syafiuddin, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Presiden Prabowo. Menurutnya, penugasan kepada Abdul Muhaimin Iskandar untuk mengaudit kondisi infrastruktur pesantren adalah langkah yang sangat tepat.

“Keputusan presiden untuk menugaskan Bapak Iskandar untuk mengaudit kondisi infrastruktur pesantren adalah langkah yang sangat tepat, dan Komisi V sepenuhnya mendukungnya,” ujar Syafiuddin pada Selasa.

Syafiuddin menekankan bahwa negara memiliki peran aktif dalam memastikan fasilitas pendidikan di pesantren aman, memadai, dan kondusif bagi kegiatan belajar siswa. Banyak pesantren yang didirikan melalui swadaya masyarakat seringkali kekurangan dukungan infrastruktur yang memadai.

Audit ini diharapkan menjadi langkah awal menuju program nasional untuk meningkatkan dan memodernisasi infrastruktur pesantren. Komisi V DPR menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menyiapkan kebijakan dan dukungan anggaran. Hal ini penting agar hasil audit dapat ditindaklanjuti dengan tindakan konkret yang efektif.

Instruksi Presiden Prabowo kepada Menteri Iskandar untuk memeriksa dan mengaudit bangunan pesantren di seluruh Indonesia muncul setelah tragedi di Sidoarjo. Pada 29 September, sebuah bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo roboh saat para santri sedang salat berjamaah, menewaskan 67 orang.

Menteri Iskandar telah bertemu dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk membahas tindak lanjut arahan presiden. Dalam pertemuan tersebut, Iskandar menekankan pentingnya merenovasi infrastruktur yang tidak memenuhi standar keselamatan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) secara resmi telah mengakhiri operasi pencarian dan penyelamatan korban pesantren yang roboh tersebut. Kepala Basarnas Mohammad Syafii di Sidoarjo pada Selasa menyatakan bahwa 171 korban ditemukan selama operasi, termasuk 104 orang yang selamat.

Data ini menunjukkan urgensi dari audit yang akan dilakukan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa semua fasilitas pendidikan, termasuk pesantren, menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung proses belajar mengajar. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sumber: AntaraNews