APECSI Sayangkan Pengelolaan Bandung Zoo Diserahkan ke KBS dan Ragunan, Ribuan Satwa Terancam?

Aliansi Pecinta Satwa Liar Indonesia (APECSI) menyuarakan keprihatinan mendalam terkait rencana Pemerintah Kota Bandung yang menyerahkan pengelolaan sementara Bandung Zoo. Kebijakan ini diserahkan kepada Kebun Binatang Surabaya (KBS) dan Kebun Binatang Ragunan Jakarta. Penyerahan ini terjadi di tengah masa sengketa pengelolaan yang belum usai, menimbulkan banyak pertanyaan.

Koordinator APECSI, Singky Soewadji, menilai langkah tersebut berpotensi besar mengabaikan nasib ribuan satwa liar yang dilindungi. Satwa-satwa ini merupakan penghuni tetap di Bandung Zoo. Kebijakan ini juga dinilai mengintervensi pengelolaan yang seharusnya independen dari kepentingan pihak lain.

Kekhawatiran utama APECSI adalah dampak buruk terhadap kesejahteraan satwa yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara hukum. Oleh karena itu, nasib mereka harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak yang terlibat dalam polemik ini. APECSI berharap ada solusi terbaik yang mengedepankan hak-hak satwa.

Singky Soewadji secara tegas menyatakan keberatannya terhadap intervensi pengelolaan Bandung Zoo oleh pihak ketiga. Ia menyoroti kualitas manajemen KBS yang disebutnya "tidak lebih baik dari Bandung Zoo, apa lagi Kebun Binatang Ragunan." Pernyataan ini menunjukkan keraguan APECSI terhadap kemampuan kedua kebun binatang tersebut dalam menangani pengelolaan satwa di Bandung Zoo secara optimal dan profesional.

APECSI juga menyayangkan pernyataan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang disebut mendukung penutupan sementara Bandung Zoo. Penutupan ini direncanakan hingga kasus sengketa pengelolaan selesai. Menurut Singky, keputusan ini diambil tanpa mempertimbangkan dampak langsung dan serius terhadap satwa yang tidak terlibat dalam masalah hukum tersebut.

Organisasi ini menekankan bahwa penutupan operasional kebun binatang dapat sangat mempengaruhi kesejahteraan satwa. Hal ini terutama terkait dengan perawatan harian yang konsisten dan pemenuhan kebutuhan pakan mereka yang esensial. "Kami dari APECSI sangat menyayangkan adanya penutupan operasional tersebut, karena akan berdampak pada kesejahteraan satwa di sana," ujar Singky, menegaskan urgensi situasi ini.

Kondisi satwa yang terancam akibat sengketa pengelolaan ini menjadi fokus utama APECSI. Mereka berharap agar pihak-pihak terkait dapat menemukan solusi yang cepat dan tepat. Solusi tersebut harus mengutamakan keselamatan dan keberlangsungan hidup satwa-satwa yang ada di Bandung Zoo.

Penutupan operasional Bandung Zoo, meskipun bersifat sementara, dapat menimbulkan masalah serius bagi satwa. Ketersediaan pakan yang rutin, perawatan medis yang memadai, dan kebersihan kandang adalah aspek krusial yang harus terus berjalan tanpa henti. Gangguan pada aspek-aspek ini dapat membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup satwa secara signifikan.

Sebagai komunitas independen yang peduli, APECSI menghimbau instansi terkait untuk segera bertindak. Mereka mendesak kepolisian, kejaksaan, dan pihak yang melakukan penyegelan agar membuka kembali operasional Bandung Zoo. Tujuannya adalah untuk memastikan kelangsungan perawatan satwa tanpa hambatan birokrasi atau hukum yang berlarut-larut.

Singky Soewadji menambahkan bahwa kebun binatang adalah lembaga konservasi yang vital bagi keberlangsungan spesies. Ia menegaskan bahwa lembaga ini tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan pribadi, politik, maupun bisnis yang dapat merusak tujuan konservasinya. "Satwa liar itu statusnya milik negara dan keberadaannya di kebun binatang hanyalah titipan untuk pemanfaatan," kata dia, menekankan pentingnya perlindungan satwa sebagai aset nasional.

APECSI juga meminta Kementerian Kehutanan untuk memberikan perhatian penuh terhadap nasib satwa di Bandung Zoo. Perhatian ini sangat diperlukan mengingat status satwa sebagai aset negara yang harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Kebijakan yang diambil harus selalu mengutamakan kesejahteraan dan kelangsungan hidup satwa di seluruh kebun binatang Indonesia.

Sumber: AntaraNews