Dialog dengan Istana, BEM PTNU se-Nusantara Tuntut Tiga Poin Utama

Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara menyampaikan tiga poin penting terkait prioritas strategis kebangsaan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (4/9/2025).

Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha'ur Rifqi, menegaskan bahwa agenda ini merupakan kelanjutan dari tujuh tuntutan mahasiswa yang sebelumnya disampaikan di Gedung DPR RI pada 3 September 2025.

“Agenda ini merupakan kelanjutan dari tujuh tuntutan yang sebelumnya disampaikan di Gedung DPR RI pada 3 September 2025. Hal ini juga menegaskan konsistensi mahasiswa dalam menjaga kepentingan bangsa,” ujar Baha, seperti dikutip dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (5/9).

Baha menjelaskan, poin pertama yang disampaikan fokus pada peningkatan profesi strategis, terutama peran guru, buruh, dan pekerja informal sebagai tulang punggung pembangunan bangsa.

“Sayangnya, kelompok ini masih mengalami kesenjangan ekonomi, status kerja yang tidak stabil, dan keterbatasan perlindungan sosial. Negara harus hadir dengan kebijakan yang lebih progresif, adil, dan terukur untuk menjamin hak-hak dasar mereka,” jelasnya.

Selanjutnya, poin kedua berkaitan dengan reformasi kebijakan upah minimum berbasis standar kehidupan layak. BEM PTNU menekankan perlunya perubahan paradigma dalam penentuan upah minimum agar lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja.

“Penetapan upah tidak seharusnya hanya didasarkan pada indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tetapi harus mengacu pada standar kehidupan yang layak. Dengan demikian, upah minimum benar-benar dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dasar keluarga pekerja, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, serta jaminan sosial,” tegas Baha.

Melalui tiga poin strategis ini, BEM PTNU Se-Nusantara menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari pembangunan bangsa yang berkeadilan.

Baha mengungkapkan bahwa yang ketiga disampaikan adalah pembentukan tim investigasi independen terkait kerusuhan nasional.

Ia meyakini bahwa langkah ini diperlukan untuk menanggapi dinamika politik dan sosial yang sedang berlangsung, yang telah menyebabkan kerusuhan, korban jiwa, serta mengancam stabilitas masyarakat.

"BEM PTNU mendesak pemerintah membentuk Tim Investigasi Independen 'Satgas Anti-Makar'. Tim ini wajib melibatkan unsur masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, serta organisasi kepemudaan agar proses investigasi berlangsung transparan, akuntabel, dan berkeadilan," tuturnya.

Dengan tiga poin tersebut, Baha menegaskan bahwa BEM PTNU Se-Nusantara percaya bahwa langkah-langkah strategis ini merupakan dasar yang penting untuk mewujudkan tata kelola negara yang demokratis, humanis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Ia juga menambahkan, "Kehadiran mahasiswa di Istana Negara bukanlah sekadar seremoni, melainkan manifestasi tanggung jawab moral dan akademik dalam mengawal masa depan bangsa." Pertemuan dengan presiden diwakili oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, serta wakilnya, Judi Ardiantoro, dan Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi Prof Brian Yuliarto. Informasi ini menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam upaya menjaga stabilitas dan keadilan di negara ini, terutama di tengah situasi yang memanas.