Hari Ini, Bupati Pati Sudewo Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta Api

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan memeriksa Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/8). Sudewo diagendakan diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap mengenai pengkondisian proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) wilayah Jawa Tengah.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, KPK meyakini Bupati Pati menghadiri pemanggilan pada Rabu (27/8) ini, setelah berhalangan hadir sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk klaster proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, yakni pada Jumat (22/8).

"Dari pemanggilan sebelumnya, yang bersangkutan ada keperluan lain yang sudah teragendakan, sehingga meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang pada tanggal 27 Agustus," kata Budi saat dikonfirmasi, Rabu (27/8)

Soal lokasi pemeriksaan, Budi mengatakan Sudewo akan ke gedung Merah Putih Jakarta. Namun terkait jam, dia meminta publik untuk menunggunya secara bersama.

"Sejauh ini ya, informasi yang kami terima, pemeriksaan direncanakan di gedung Merah Putih sebagaimana penjadwalan pemeriksaan sebelumnya," dia menandasi.

Temuan KPK

Sebagai informasi, KPK meyakini Sudewo memiliki pengetahuan soal pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan, pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Tahun Anggaran 2018–2022. Sebab, nama Sudewo pernah muncul di persidangan tindak pidana korupsi tahun 2023 saat dirinya masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Renato, Sudewo disebut menerima Rp 8 miliar terkait proyek pembangunan jalur kereta. Dia juga disebut mendatangi langsung proyek-proyek DJKA di wilayah Jawa Tengah, yang sempat memicu komplain dari sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenhub.

Diketahui, nama Sudewo sedang menjadi pembicaraan publik karena kebijakannya sebagai kepala daerah di Kabupaten Pati dinilai tidak pro rakyat dengan menaikkan pajak sebesar 250%.