Trivia: NTB Langganan Cuaca Ekstrem, BPBD Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Kemarau Hadapi Kekeringan dan Karhutla

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara proaktif meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam yang muncul akibat musim kemarau. Ancaman utama yang diantisipasi meliputi kekeringan parah hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat berdampak luas bagi masyarakat. Langkah ini diambil menyusul laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai kondisi cuaca terkini.

Kepala BPBD NTB, Ahmadi, menjelaskan bahwa kekeringan seringkali terjadi akibat defisit air yang berlangsung selama lima hingga enam bulan, meskipun polanya kadang tidak menentu. Kesiapsiagaan ini menjadi krusial mengingat NTB merupakan provinsi kepulauan yang secara geografis rentan terhadap berbagai jenis bencana. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

BMKG melaporkan bahwa dasarian II Agustus 2025 (berdasarkan sumber data) di NTB masih berada dalam periode puncak musim kemarau, dengan curah hujan secara umum berkategori rendah, yaitu 0-50 milimeter per dasarian. Kondisi ini diperparah dengan beberapa daerah yang telah mengalami hari tanpa hujan sangat panjang, menandakan tingkat kekeringan ekstrem. Situasi ini menuntut respons cepat dan terkoordinasi dari seluruh pihak terkait.

Musim kemarau panjang telah memicu kondisi kekeringan ekstrem di beberapa wilayah Nusa Tenggara Barat, mengancam ketersediaan air bersih dan potensi kebakaran. Data menunjukkan bahwa sejumlah kecamatan telah mengalami hari tanpa hujan yang sangat panjang, melebihi dua bulan. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya sektor pertanian dan pasokan air minum.

Beberapa daerah yang tercatat mengalami hari tanpa hujan dengan kategori kekeringan ekstrem meliputi:

• Kecamatan Lape di Kabupaten Sumbawa: 87 hari tanpa hujan (mendekati tiga bulan).
• Kecamatan Sape di Kabupaten Bima: 66 hari tanpa hujan.
• Kecamatan Asakota di Kota Bima: 65 hari tanpa hujan.

Kondisi ini menegaskan perlunya intervensi cepat dan program penyediaan air bersih darurat. BPBD NTB terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bantuan dapat disalurkan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan. Upaya ini merupakan bagian dari strategi Kesiapsiagaan Bencana Kemarau yang komprehensif.

Penanganan dampak cuaca ekstrem seperti kekeringan akibat kemarau bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah, melainkan memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Kepala BPBD NTB Ahmadi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menghadapi tantangan ini. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki persepsi yang sama dan didukung oleh informasi yang akurat demi kepentingan masyarakat.

Edukasi publik juga menjadi pilar utama dalam upaya mitigasi bencana. BPBD NTB secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko bencana kemarau dan langkah-langkah pencegahannya, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik dan dapat bertindak secara tepat saat menghadapi kondisi darurat. Setiap unit kerja juga didorong untuk menjadikan pedoman ini sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan mereka.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal turut mendorong penguatan komunikasi risiko bencana di daerah. Menurutnya, komunikasi yang efektif merupakan strategi penting untuk mencegah dampak buruk bencana, karena banyak informasi krusial yang harus disampaikan kepada publik untuk meningkatkan kewaspadaan. Dengan demikian, NTB yang memang mengalami kondisi cuaca ekstrem setiap tahun, dapat lebih siap menghadapi berbagai skenario bencana.

Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa arah pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari aspek kebencanaan. Mengingat NTB adalah provinsi kepulauan yang dikelilingi oleh beragam potensi bencana, mulai dari darat hingga laut, integrasi mitigasi bencana dalam setiap kebijakan pembangunan menjadi sangat vital. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap proyek atau program pembangunan mempertimbangkan risiko bencana yang ada.

Penguatan komunikasi risiko bencana merupakan salah satu upaya strategis untuk memberikan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki, Lalu Muhamad Iqbal, mengakui bahwa komunikasi yang baik adalah kunci dalam menanggulangi bencana. Ini mencakup penyebaran informasi yang jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

BPBD NTB telah mengidentifikasi pola curah hujan di wilayahnya, mengetahui daerah mana yang cenderung mengalami curah hujan rendah, seperti wilayah selatan. Pengetahuan ini menjadi dasar dalam merancang strategi penanganan Kesiapsiagaan Bencana Kemarau yang lebih terarah dan efektif. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara lebih presisi, meminimalkan dampak negatif bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat.

Sumber: AntaraNews