Demo Tolak Zero ODOL di Solo, Sopir Truk Curiga Penerapannya Tebang Pilih: Menengah ke Bawah Disikat Habis!

Ratusan sopir truk dari 32 komunitas wilayah Solo Raya menggelar aksi demo dengan di jalur ring road utara, Mojosongo, Solo, Kamis (19/6). Truk-truk besar memenuhi jalan penghubung Kota Solo dengan Kabupaten Sragen, hingga tak bisa dilalui. Mereka menolak Rancangan Undang-Undang Over Dimension Over Loading (RUU ODOL).

Kemacetan parah terjadi di jalur tersebut, bahkan hingga di jalur nasional Sragen-Palur-Solo. Kendaraan pribadi dan bus antar kota dalam provinsi (AKDP) pun tak luput dari dampaknya. Banyak di antaranya terpaksa memutar arah atau mengambil jalur alternatif bahkan kampung demi bisa melanjutkan perjalanan.

Petugas kepolisian mengalihkan arus lalulintas seluruh kendaraan ke jalur selatan atau arah Kebakkramat, Karanganyar ke Solo menjadi dua arah. Truk truk besar peserta aksi diparkir di tengah jalan depan SPBU Plesungan hingga sepanjang sekitar 1 kilometer.

Dalam aksinya para sopir melakukan orasi dan membentangkan spanduk dengan berbagai tulisan. Di antaranya berbunyi, 'Sitik-Sitik Penjara, Koyo Umak Kabeh Ora Tau Mangan Duit Sopir Wae', 'Diam Tertindas atau Bangkit Melawan', 'Nek Ora Oleh "ODOL Yawes!! Tak Ora Gowo Bak', dan 'TDC Indonesia Menolak Kebijakan Penertiban ODOL (Over Dimensi Over Loud) Gelombang ke-3 Tahun 2025'.

"Ini bentuk rasa solidaritas sesama sopir, terkait masalah over load over dimensi (ODOL)," ujar koordinator aksi dari Paguyuban Manunggal Supir (PMS) Solo, Kis Sriyanto.

Meski mengapresiasi diterapkan Zero ODOL, lanjut dia, para sopir truk merasa petugas di lapangan sering menggunakan dalil ODOL untuk melakukan tilang meski implementasi aturan baru memasuki tahap sosialisasi.

"Kami mengapresiasi kebijakan ini. Tapi kadang di lapangan, ada petugas yang menyalahgunakan, dikit-dikit odol. Padahal ini baru sosialisasi, ternyata kenyataan di lapangan sudah diterapkan, ada tindakan," tandasnya.

Tak hanya itu, katanya, ada oknum petugas sampai melakaukan sidik dan penilangan. Mereka memanfaatkan situasi dengan perbuatan tidak bertanggungjawab oleh petugas di lapangan.

Sebenarnya, kata Kis, para sopir ingin adanya forum diskusi dengan pemerintah terkait implementasi aturan ODOL. Pihaknya ingin ada solusi yang tepat. Ia juga mempersilakan jika pemerintah akan menerapkan kebijakan Zero ODOL. Hanya saja tidak dengan cara tebang pilih.

"Ini yang menengah ke atas dibiarkan, yang menengah ke bawah disikat sampai habis," pungkasnya.