Istana soal Anggaran Mobil Dinas Hampir Rp1 Miliar: Itu Standar Biayanya

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan penjelasan terkait anggaran pengadaan mobil dinas baru bagi pejabat eselon I di Kementerian dan Lembaga (K/L) pada tahun 2026. Ia menegaskan, angka sebesar Rp931.648.000 yang tertera dalam anggaran tersebut merupakan standar biaya, bukan nilai yang pasti akan dikeluarkan.

"Itu kan standar biaya, di semua harus diatur ada standar biayanya. Bukan berarti maknanya itu pasti dikeluarkan, gitu," ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6).

Prasetyo menjelaskan, setiap tahun, pemerintah memang harus menyusun standar biaya untuk berbagai jenis belanja. Namun, itu bukan berarti belanja harus mencapai batas maksimal yang telah ditentukan.

"Setiap tahun yang namanya pemerintah itu pasti harus meluarkan standar biaya. Jadi kalau kita belanja ada aturan mainnya gitu. Begitu, bukan makanya itu harus terbelanjakan sebesar itu, tidak," imbuhnya.

Belum Tentu Dibelikan

Menurut dia, penetapan standar biaya justru menjadi bagian dari upaya efisiensi pengeluaran negara. Standar ini berfungsi sebagai batasan maksimal bagi kementerian dan lembaga dalam melakukan pembelanjaan.

"Itulah batasannya. Efisiensi itu kan bukan berarti terus tidak boleh ngapa-ngapain, gitu kan. Tapi efisiensi itu kan filosofinya adalah diperuntukkan kegiatan yang lebih produktif," kata Prasetyo.

Ia menambahkan, masyarakat perlu memahami adanya angka dalam anggaran bukan berarti dana tersebut akan sepenuhnya digunakan.

"Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, kalaupun disitu keluar angka bukan berarti itu pasti harus dikeluarkan. Jadi harus memahaminya itu harus agak-agak ini sedikit gitu," imbuhnya.