Putra Kolonel Sugiyono Ungkap Keluarga Pahlawan Tak Pernah Dilibatkan Dalam Penulisan Ulang Sejarah

Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) akan melakukan penulisan ulang sejarah melibatkan pakar sejarawan. Penulisan ulang yang menarasikan kejadian gerakan 30 September 1965, butuh melibatkan keluarga pahlawan termasuk anak dan cucunya.

Haryo Goeritno putra pahlawan revolusi Kolonel Sugiyono mengaku dari terbitan buku sejarah tahun-tahun sebelumnya tidak pernah dihubungi selaku anak dari pelaku sejarah maupun sebagai Ketua Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) Jawa Tengah (Jateng). Padahal menurut Haryo, apabila sejarah ingin diluruskan perlu mengulik riwayatnya.

"Dari terbitan buku sejarah tahun-tahun sebelumnya kita tidak pernah dihubungi. Anak pahlawan juga tak pernah dilibatkan seperti tragedi gerakan 30 September 1965 meletus, Pak Yoyok masih kelas satu SD," kata Haryo, Selasa (27/5).

Penulisan Ulang Sejarah Perlu Libatkan Keluarga Pahlawan

Dia mengatakan, pelibatan keluarga pelaku sejarah diperlukan mengingat ide penulisan ulang membuat banyak orang bertanya-tanya. Apa yang mau ditulis ulang? Mau diubah apanya? Dan masih lagi banyak prasangka prasangka lainnya.

"Kalau mau sejarah diupdate, apanya yang diupdate. Kalau memang itu harus diluruskan berarti ada yang salah. Terus pemerintah mau meluruskan yang seperti apa," ujar Haryo.

Haryo selaku ketua IKPNI Jateng mengaku heran dengan proyek penulisan ulang sejarah yang digagas pemerintah. Menurutnya dalam tahapan penulisan ulang sejarah mulai dekade 1970, era 90'an maupun terakhir pada 2012 silam, pemerintah tak pernah sedikitpun melibatkan keluarga pahlawan.

Pada penulisan sejarah nasional tahun 1970 mungkin para istri mendiang pahlawan pernah dimintai keterangan. Namun setelah itu pihak keluarga, termasuk putra-putri maupun cucu pahlawan tidak pernah diinfo oleh pemerintah.

Terkait tujuan utama pemerintah tidak mengetahui dalam proyek penulisan ulang sejarah. Di sisi lain secara entitas dirinya sebagai anak kandung Kolonel Sugiono juga didampuk jadi Ketua Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) Jawa Tengah yang bernaung di bawah Dinas Sosial (Dinsos) Jateng.

"Kok tidak wawancara dari masyarakat akar rumputnya. Atau keluarga yang jadi saksi hidup rasanya kok tidak juga. Kalau bicara sebagai organisasi IKPNI, kita juga tidak pernah dilibatkan," kata Haryo.

Penulisan Perlu Rekam Jejak Sejarah Utuh

Buku sejarah yang sedang ditulis ulang oleh Kemenbud bisa jadi mengambil bahan-bahan referensi dari buku-buku sejarah yang sudah diterbitkan selama ini.

Kemungkinan penulisan ulang sejarah versi Fadli Zon hanya sebatas mengambil nilai kepahlawanan dari tokoh-tokoh pahlawan atau substansi peran seorang pahlawan tanpa mencantumkan riwayat keluarganya.

"Program itu kan melibatkan 100 sejarawan. Dia kelihatannya mencari buku dari referensi sejarah yang ada saat ini. Mungkin yang ditulis itu peran-peran pahlawan bukan ke keluarganya. Perkiraan saya begitu," tutur dia.

Menurut Haryo, IKPNI menyarankan materi dalam penulisan ulang sejarah semestinya mengambil rekam jejak sejarah yang utuh dari era Orde Lama yang dipimpin Presiden Sukarno, Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto kemudian berlanjut sampai era Jokowi. Namun secara prinsip dirinya tidak mempersoalkan terkait sejarah pemberontakan PKI yang nanti tidak diubah boleh Kemenbud.

"Sejarah PKI tidak diubah mungkin biar tidak ada tragedi lagi. Cuma harusnya sejarah 98 tetap diangkat. Itu peristiwa karena Pak Harto sebagai tokoh yang otoriter," kata dia.

Sebab menurut dia, IKPNI merasakan bagaimana dampaknya walaupun masih mahasiswa S1 di UGM tidak ikut unjuk rasa. Secara keseluruhan riwayat sejarah saat era Bung Karno sampai Presiden Jokowi itu yang bergejolak.

"Harusnya secara transparan ditampilkan utuh," ujar dia.

Terpisah, Profesor Wasino, Ketua Masyarakat Sejarawan Jawa Tengah menyoroti kepentingan negara di balik upaya penulisan ulang sejarah yang digagas Fadli Zon. Tetapi biarkan masyarakat yang menginisiasi proyek penulisan tersebut.

"Sehingga pemerintah tidak menjadi satuan penulisan tetapi dia hanya memfasilitasi saja," kata Guru Besar Sejarah Universitas Negeri Semarang (Unnes) ini.

Masyarakat Sejarawan Jawa Tengah bahkan mengkhawatirkan adanya potensi munculnya tafsir tunggal ketika buku sejarah yang ditulis ulang oleh Kemenbud itu beredar luas. Sebab ketika buku sejarah diterbitkan oleh pemerintah maka otomatis narasi yang dimunculkan juga hanya dari satu versi.

"Negara mau menulis sejarah nasional dengan perspektif negara pada zaman sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Sebab setelah masa tahun 98 namanya dominasi negara terhadap rakyat tidak ada lagi. Apalagi ini ada penulisan ulang sejarah nasional seolah ada tafsir tunggal terhadap identitas bangsa Indonesia," pungkasnya.