Wamendagri Ungkap Alasan Belum Lunasi Biaya Retreat Kepala Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengaku bakal melunasi biaya retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Diketahui, dari total biaya retret Rp13 miliar, Kemendagri baru membayar Rp2 miliar.

"Bukan belum dilunasi, kami pastikan semua tahapan itu sesuai dengan aturan. Kita berkonsultasi juga dengan LKPP agar perencanaannya, kemudian proses tahapan-tahapannya ini semua sesuai dengan regulasi," kata Bima Arya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3).

Dia menegaskan, uang untuk melunasi biaya retreat sudah ada. Akan tetapi, pihaknya lebih dulu menyusun anggaran itu secara lengkap sebelum dibayarkan.

"Uangnya tentu saja ada, anggarannya ada, dan kami susun dulu secara lengkap dulu. Jadi tidak ada persoalan terkait dengan ketersediaan anggaran," tegasnya.

"Tapi tahapan-tahapannya kami harus sesuaikan dengan aturan yang berlaku," sambungnya.

Dirinya pun berjanji, dalam waktu dekat ini pemerintah akan melunasi biaya retreat sebesar Rp13 miliar tersebut. Namun, belum bisa dipastikan kapan waktunya itu.

"Enggak ada masalah, uangnya itu ada, tapi kan kita susun dulu laporan, kemudian ada ketentuannya seperti apa tahapan tahapannya. Dalam waktu dekat tentu nggak terlalu lama, ini kan masalah tahapan-tahapan penyelesaian harus sesuai dengan regulasi," pungkasnya.

Mendagri Undang BPKP Cek Anggaran Retret

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, biaya retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang baru dibayarkan Rp2 miliar dari total Rp13 miliar. Sehingga, belum sepenuhnya dilunasi.

"Saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri. Kita baru panjer sekitar lebih kurang Rp13 miliar, saya sudah cek baru dibayarkan Rp2 miliar-an," kata Tito di Istana, Jakarta, Jumat (7/3).

Selain itu, dirinya harus melakukan pemeriksaan secara rinci terlebih dahulu terhadap seluruh pengeluaran untuk kegiatan retreat sebelum dilakukan pelunasan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kewajarannya.

"Apa yang saya lakukan, saya betul-betul, irjen cek betul, detail semua penggunaannya, semua bill harus wajar. Penunjukan langsung boleh, tapi harus wajar penggunaannya," jelasnya.

"Ini kita cek detail dan kemudian setelah itu saya selesai dari irjen, mengecek panitia dari kabag SDM, habis itu saya undang BPKP, kita buat surat resmi untuk review untuk melihat kewajaran, dan lain-lain," sambungnya.

Diketahui, retreat berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh 456 dari 503 kepala daerah.

Lalu, tujuan kegiatan ini dilakukan karena untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan sinergi antar kepala daerah.