Abraham Samad hingga Saut Situmorang Demo Depan Gedung KPK Desak Firli Dicopot

Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/4) siang. Mereka mendesak Ketua KPK Firli Bahuri dicopot.

Pantauan merdeka.com pukul 14.43 WIB, sejumlah mantan pimpinan KPK yang hadir adalah eks Ketua KPK Abraham Samad; mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang; dan eks Penasihat KPK Abdullah Hehamahua.

Ada juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid, dan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana.

"Hari ini kita melaporkan saudara Firli Bahuri kepada dewan pengawas (Dewas) terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran kepatuhan yang diduga dilakukan saudara Firli," kata Samad saat orasi.

Alasan laporan tersebut, kata Samad, berkaitan dengan serangkaian dugaan pelanggaran pembocoran dokumen yang dilakukan Firli. Selain pelanggaran etik, Samad juga berencana melaporkan Firli terkait dugaan tindak pidana.

"Oleh karena itu selain melaporkan saudara Firli ke Dewas, kita juga akan melaporkan saudara Firli ke aparat penegak hukum," jelasnya.

Samad berharap Dewas KPK segera memeriksa Filri Bahuri. Pemeriksaan tersebut buntut aduan-aduan yang telah dilayangkan sejumlah pihak atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli.

Firli Diduga Bocorkan Data Penyelidikan

Ketua KPK Firli Bahuri kini menjadi sorotan. Firli diduga membocorkan data penyelidikan kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM.

Nilai dugaan korupsi dalam perkara tersebut mencapai puluhan miliar, dan KPK sudah menetapkan 10 orang tersangka. KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang, salah satunya Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM Muhamad Idris Froyo Sihite.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan oknum KPK ke Polda Metro Jaya pada Jumat (7/4) lalu. Laporan itu terkait dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM.

Meski tak menyebut siapa yang dilaporkan, namun MAKI mengajukan sejumlah nama yang perlu diperiksa. Di antaranya Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala Biro Hukum ESDM sekaligus Plh Dirjen Minerba Muhammad Idris Froyoto Sihite, dan mantan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro.