Beda Perintah Menko Luhut dan Erick Thohir soal Relokasi Pertamina Plumpang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk segera mencari solusi atas insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara pada Jumat (3/3). Akibat insiden itu, 18 orang meninggal dunia.

Jokowi menilai, ada dua opsi dalam solusi tersebut. Apakah Depo Plumpang yang harus dipindah, atau warga Tanah Merah yang tinggal bersebelahan dengan Depo yang direlokasi.

Sehari kemudian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memutuskan, pemerintah akan merelokasi Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara ke tanah milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

"Kami sudah merapatkan bahwa Kilang (TBBM Plumpang) akan kita pindah ke tanah Pelindo, ya," kata Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/3).

Erick menyebut, waktu pembangunan Depo baru milik Pertamina di tanah Pelindo dilakukan pada akhir 2024. Proses pembangunan sendiri akaj memakan waktu sekitar 2 sampai 2,5 tahun.

"Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun," ucapnya.

Erick mengatakan, relokasi Depo Plumpang ini untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali di masa mendatang. Meski demikian, tidak disebutkan lokasi persis tanah milik Pelindo yang dimaksud.

Erick menekankan bahwa tindakan yang akan dilakukan terhadap TBBM Plumpang diharapkan akan menjadi percontohan bagi fasilitas vital nasional, termasuk TBBM lain, dan kilang-kilang Pertamina di tempat lain.

"Ini akan menjadi proyek percontohan pertama, sebelum kita terapkan di kilang-kilang lain, bahkan termasuk juga pabrik pupuk dan smelter," tutupnya.

Beda dengan Erick, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan punya pandangan berbeda. Menurut dia, masyarakat yang harus direlokasi dari wilayah Tanah Merah.

Dia menilai, wilayah tersebut memang berbahaya untuk ditinggali masyarakat. Karena bisa saja sewaktu-waktu gas bocor dan memicu adanya kebakaran seperti yang terjadi Jumat pekan lalu.

Menurut Luhut, pemerintah dan masyarakat harus jernih melihat kasus kebakaran tersebut. Dia menegaskan, kasus Plumpang tanah kosong. Dia mengatakan, sejak dulu daerah tersebut memang sudah disiapkan untuk Pertamina.

"Karena bisa saja pipa di sini bocor, terus belum ketahuan dan bisa saja gas terbang. Kalau ada api, di situ terbakar dan itu bisa saja terjadi itu sekarang. Jadi kita harus jernih. Saya kira pemerintah harus cari jalan keluar, tidak boleh membuat populasi di situ. Tidak boleh," kata Luhut.

Luhut menegaskan, warga Tanah Merah harus segera dipindahkan. Dia mengatakan, daerah itu disiapkan untuk daerah penyangga atau buffer zone.

"Jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana ada daerah kosong atau buffer zone. Jangan (depo) ini yang disuruh pindah. Orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah," ujar Luhut.

Luhut menambahkan, pemerintah bakal mengkaji kompensasi bagi warga sekitar yang menjadi korban terdampak kebakaran Depo BBM Plumpang.