KPK Curiga ke Pejabat dengan LHKPN Rendah: Jabatan Strategis, Lapor Harta Minimalis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan 'warning' terhadap para pejabat pemerintahan yang diduga memiliki harta kekayaan tidak wajar. Hal ini buntut ramainya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik pejabat pajak eselon III Rafael Alun Trisambodo.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, kejanggalan pada data LHKPN nyatanya tak hanya berlaku pada pejabat yang memiliki nominal fantastis. Kejanggalan juga bisa terjadi bagi pejabat yang melaporkan nilai hartanya yang minim atau minimalis.

"Anomali itu tidak saja kalau terkait hartanya itu tinggi, yang rendah pun kalau lihat dari profil yang bersangkutan kemudian kita bandingkan dengan pejabat-pejabat selevel di instansi yang sama, kita juga menjadi kecurigaan juga," kata Alex kepada wartawan, Kamis (2/ 3).

Menurutnya, kejanggalan itu bisa terjadi kepada pejabat yang memiliki harta strategis dan penghasilan yang tinggi. Namun, dalam LHKPN kekayaan yang dilaporkan terkesan minimalis sehingga bisa menimbulkan kecurigaan.

"Kenapa ini jabatan cukup strategis, penghasilannya sebetulnya sudah memadai tetapi kekayaannya dilaporkan minimalis. Nah jangan-jangan aset- asetnya diatasnamakan orang lain. dari yang tinggi itu bisa menjadi perhatian KPK, yang minimalis juga," tuturnya.

Alex mengakui KPK banyak menemukan pejabat pemerintahan yang dikategorikan memiliki jabatan dan posisi strategis, namun LHKPN minimalis.

"Oh ada banyak," sebut Alex.

Bila KPK menemukan kondisi tersebut, biasanya akan disandingkan dengan informasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kemudian kita akan meminta kepada PPATK, atau kalau ada surat kuasanya kita akan meminta kepada perbankan untuk memberikan informasi terkait transaksi yang bersangkutan," tuturnya.

"Ya kan itu akan kita klarifikasi. Kemarin beredar di media sosial itu kekayaan yang dilaporkan ke KPK lewat LHKPN itu pejabat, eselon 1 kan ada dirjen anggaran, dirjen cukai, dan lain sebagainya," tambah dia.

Alex mengimbau kepada para pejabat agar jujur melaporkan harta kekayaannya secara integritas selaku Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski demikian, menurut dia, LHKPN belum bisa mencerminkan arus kas dari seorang pejabat, karena nilai harta selalu berjalan.

"Ya kita sih berharapnya ini kaitannya dengan LHKPn ya integritas dari penyelenggara negara dari asn itu kan yang kita tuntut ya. Setidak tidaknya itu dalam pengisian LHKPN itu tolong sampaikan yang sebenarnya seperti itu. Total harta kekayaan di LHKPN itu," imbuhnya.

Sekedar informasi saat ini KPK tengah melakukan klarifikasi terkait harta kekayaan yang diduga janggal pada LKHPN. Di antaranya, pejabat pajak eselon III Rafael Alun Trisambodo dan Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.