Ramai Kasus Mario Dandy, Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Tak Anti Bayar Pajak

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengimbau masyarakat untuk tidak anti membayar pajak menyusul ramainya kasus Mario Dandy Satriyo. Imbauan itu disampaikan Wapres di sela kunjungan kerja ke Solo, Rabu (1/3).

Arie Sunaryo
Oleh Arie Sunaryo - Reporter
Ramai Kasus Mario Dandy, Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Tak Anti Bayar Pajak
Wapres Ma'ruf Amin. ©2022 Merdeka.com/Liputan6.com

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengimbau masyarakat untuk tidak anti membayar pajak menyusul ramainya kasus Mario Dandy Satriyo. Imbauan itu disampaikan Wapres di sela kunjungan kerja ke Solo, Rabu (1/3).

"Saya kira tidak tepat kalau kemudian hal seperti itu menjadi isu dan kemudian timbul ketidakpercayaan masyarakat (membayar) pajak," ujar Ma'ruf Amin.

Wapres mengatakan, saat ini Kemenkeu telah melakukan berbagai perbaikan sistem perpajakan, bahkan melalui digitalisasi.

"Boleh dikatakan Kemenkeu paling baik dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam masalah sistem perpajakan, termasuk masalah-masalah digitalisasi dan semua," katanya.

Kemudian, lanjut dia, perbaikan juga dilakukan pada sistem pajak online, penertiban aparatur, dan lainnya. Ma'ruf juga meminta masyarakat agar tidak menjadikan masih adanya sejumlah kasus di dalam, sehingga tidak mau membayar pajak.

"Itu tidak boleh menjadi alasan masyarakat untuk tidak membayar pajak. Apa yang terjadi di Ditjen Pajak saat ini mungkin juga terjadi di tempat lain," katanya.

"Apa yang terjadi dengan peristiwa penganiayaan, kemudian orang tuanya dianggap memiliki kekayaan yang terlalu besar, saya kira Menkeu sudah melakukan langkah perbaikan dan bahkan akan terus juga melakukan penelitian (pemeriksaan) kepada yang lain-lain,” tuturnya.

Wapres menambahkan, pejabat Ditjen Pajak tersangkut masalah dan menjadi tersangka tersebut kini telah dipecat dan hartanya juga diperiksa instansi berwenang.

"Saya kira antisipasinya sudah betul itu, sudah dilakukan," katanya lagi.

Dirinya juga menyepakati adanya tuntutan masyarakat agar Kemenkeu terus melakukan pembenahan dan perbaikan. Namun, jika tuntutan tersebut dibarengi dengan keengganan membayar pajak, Ma'ruf menilai sikap tersebut tidak tepat.

"Jangan sampai ada yang tidak mau membayar pajak, itu tidak tepat," pungkasnya.

Rekomendasi