Rumah untuk Para Mantan Presiden RI

Presiden dan wakil presiden akan mendapatkan rumah pemberian negara setelah tidak lagi menjabat. Presiden Joko Widodo akan mendapat rumah di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah.

Hadiah rumah kepada mantan presiden dan wakil presiden merupakan amanah undang-undang. Yaitu, pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, masing-masing diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya," bunyi pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Mantan presiden dan wakil presiden juga mendapatkan kendaraan milik negara beserta pengemudinya.

Rumah hadiah negara itu adalah sebagai bentuk penghormatan kepada mantan presiden dan wakil presiden atas jasa dan pengabdiannya kepada negara.

"Sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdiannya terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia selama menjalankan tugas jabatannya, maka kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Perlengkapan rumah tersebut hanya diberikan satu kali, yaitu bersamaan dengan rumah. Pemeliharaan rumah tersebut selanjutnya menjadi tanggung-jawab bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan," bunyi penjelasan pasal 8 huruf a.

Undang-Undang ini juga memiliki aturan turunan terkait pengadaan rumah untuk mantan presiden dan wakil presiden. Yaitu Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 ditandatangani Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Perpres tersebut mengatur pengadaan dan standar rumah mantan presiden dan wakil presiden. Beberapa hal di atur yaitu, rumah pemberian negara hanya diberikan sebanyak satu kali termasuk kepada presiden atau wakil presiden yang menjabat lebih dari satu periode.

Pasal 2 Perpres ini mengatur kriteria pengadaan rumah mantan presiden dan wakil presiden. Di antaranya, memiliki bentuk, keluasan, dimensi, desain, dan tata letak ruang yang dapat mendukung keperluan dan aktivitas Mantan Presiden atau Mantan Wakil Presiden beserta keluarga, tidak menyulitkan dalam penanganan keamanan dan keselamatan Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden beserta keluarga.

Pasal 4 Perpres ini mengatur anggaran pengadaan rumah. Anggaran berasal dari APBN bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara paling lambat satu tahun anggaran sebelum presiden atau wakil presiden berhenti dari jabatan. Perhitungan anggaran itu berdasarkan penghitungan pengadaan tanah dengan mengalikan luas tanah dan nilai tanah. Serta perhitungan pengadaan bangunan yang dilakukan dengan mengalikan luas bangunan dengan harga per meter persegi pembangunan rumah dengan kualitas baik.

Rumah Mantan Presiden

Sejumlah mantan presiden menerima rumah pemberian negara. Termasuk Presiden Joko Widodo yang masa jabatannya berakhir 2024 mendatang.

Negara telah menyiapkan tanah untuk pembangunan rumah yang dihadiahkan kepada Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Berbeda dengan mantan presiden yang diberikan rumah di Jakarta, Jokowi dihadiahi rumah di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah.

Megawati

Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri memiliki rumah pemberian negara yang saat ini sering ia gunakan. Rumah itu terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 27 dan 29, Menteng, Jakarta Pusat. Di rumah ini, Megawati kerap bertemu menerima tamu politik.

Rumah tersebut merupakan rumah dinas yang dipakai Megawati ketika masih menjabat sebagai presiden. Rumah itu diberikan negara kepada Megawati ketika zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

SBY

Sementara itu, Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menerima rumah pemberian negara terletak di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan. Rumah yang terletak di daerah elite Jakarta ini memiliki luas sekitar 1.500 meter persegi.

Gus Dur

Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur juga dihadiahkan negara sebuah rumah. Rumah yang disiapkan untuk Gus Dur berlokasi di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Namun, Gus Dur menolak rumah pemberian negara yang dikeluarkan di era Megawati itu. Pendiri PKB ini menolak memiliki rumah mewah. Gus Dur memilih menerima uang mentah untuk pengadaan rumah mantan presiden dari negara senilai Rp20 miliar. Uang tersebut digunakan untuk membangun pesantren dan lembaga kajian keislaman.