Amien Rais Sebut Ada Peran Partai Besar di Balik Tudingan Kecurangan KPU

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menduga ada partai besar yang turut ikut campur dalam dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Alma Fikhasari
Oleh Alma Fikhasari - Reporter
Amien Rais Sebut Ada Peran Partai Besar di Balik Tudingan Kecurangan KPU
Partai Ummat Bicara Dugaan Kecurangan di KPU. ©2022 Merdeka.com

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menduga ada partai besar yang turut ikut campur dalam dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Kecurangan tersebut terkait adanya manipulasi data verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU.

Dari informasi itu, Amien menyebut Partai Ummat menjadi satu-satunya partai yang tidak diloloskan oleh KPU menjadi peserta Pemilu 2024.

"Nampaknya atas perintah kekuasaan politik yang besar, Partai Ummat dianggap sebagai satu-satunya yang disingkirkan sehingga tidak bisa ikuti Pemilu 2024," kata Amien Rais, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (13/12).

Dia pun menyampaikan partainya bakal melakukan gugatan kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan telah mengantongi barang bukti untuk nanti dilampirkan dalam gugatannya.

"Tentu kami mengantongi bukti-bukti tersebut. Di lapangan kami nerima laporan atau bukti digital, bukti tertulis, kita kumpulkan. Seandainya kami nanti berperkara, atau bersengketa, insy Allah sudah kita siapkan. Kalau pertanyaan ada bukti, ada semua," ucapnya.

"Apakah kita akan ke Bawaslu? Ini merupakan satu proses yang insya Allah sedang juga sedang kita siapkan, ada pun nanti bagaimana kita akhirnya ke Bawaslu atau tidak itu nanti kita melihat juga tentu bagaimana angin besok kita lihat pengumumannya. Tapi insya Allah besok kita sudah dan sedang mempersiapkan," sambung Amien.

Lebih lanjut, Amien mengatakan pihaknya mengajukan tiga tuntutan. Di antaranya, menuntut agar semua hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU kepada partai baru dan partai non parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen.

Selain itu, dia juga menuntut agar semua hasil verifikasi administrasi yang dilakukan KPU kepada partai parlemen juga agar diaudit secara independen, dan dibuka ke publik.

Terakhir, menuntut DKPP untuk memeriksa seluruh jajaran KPU, terkait adanya intervensi yang dilakukan KPU ke KPU daerah, mengenai hasil verifikasi faktual di daerah, serta segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran.

Rekomendasi