Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur adalah pekerjaan yang besar. Dia berharap proyek raksasa ini dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah pusat hingga TNI-Polri.
"Ini ini sekali lagi pekerjaan besar, pekerjaan yang sulit sehingga diperlukan kolaborasi, kerja sama, pemerintah pusat, pemerintah daerah sektor swasta dari BUMN, dari masyarakat TNI polri dan seluruh komponen bangsa ini agar dukungan yang ada betul betul bisa kita maksimalkan dalam rangka mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3).
Jokowi menyebut proses proyek IKN kali ini sudah dipertimbangkan dengan matang. Sebab, sejak zaman Presiden pertama RI, Soekarno tahun 1957. Kemudian mundur lagi pada Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat dilakukan pengkajian.
"Zaman presiden SBY juga melakukan kajian-kajian untuk memindahkan ibu kota karena banyak juga alasan. Dan di 2014 saya perintahkan saat itu kepada menteri Bappenas untuk membuka dan melakukan kajian lagi sehingga dari banyak lokasi diciutkan menjadi tiga, kemudian diputuskan di Kalimantan timur di penajam Paser Utara dan Kukar," bebernya.
Alasan IKN di Kalimantan
Dia menuturkan alasannya memilih titik itu lantaran berada pada titik paling tengah. Dia merinci jika diambil dari barat, timur, utara, selatan, tengah titiknya ada di Kalimantan,
"Banyak juga alasan karena tersedianya lahan yang ada di sini tetapi yg paling penting adalah perpindahan ini untuk pemerataan, untuk keadilan karena kita memiliki 17 ribu pulau yang 56 persennya ada di Jawa, 156 juga populasi Indonesia ada di pulau Jawa padahal kita punya 17.000 pulau," bebernya.
Jokowi menjelaskan pemindahan IKN dilakukan karena pemerintah ingin ada pemerataan ekonomi di Indonesia. Pasalnya, 57 persen PDB dan perputaran ekonomi berada di Pulau Jawa.
"Kemudian juga PDB ekonomi, perputaran ekonomi 58 persen ada di Jawa khususnya di Jakarta. Artinya apa? Magnet ada di pulau Jawa dan Jakarta. Oleh sebab itu harus ada magnet yang lain sehingga dari 17.000 pulau tidak menuju ke Jawa ke Jawa ke Jawa sehingga beban pulau Jawa beban Jakarta tidak semakin berat. Jadi, dimulai dari sana, pemerataan dan keadilan," katanya.