Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menyampaikan kegelisahannya soal pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi bonus demografi di Indonesia. Keluhan itu dia sampaikan saat bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Selasa (18/1).
Menurut Wiranto, saat ini belum ada sinkronisasi antara kebutuhan dari perusahaan dengan pendidikan vokasi.
"Kami melihat ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan vokasional yang menghasilkan (tenaga kerja). Barangkali itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah, supaya tidak meleset," kata Wiranto dikutip dalam keterangan pers, Rabu (19/1).
Dia khawatir jika tidak ditangani dengan baik, bonus demografi tersebut malah akan menambah beban perekonomian Indonesia.
Kerja Sama Dengan Dunia Usaha dan Industri
Kemudian di hadapan Wiranto, Ma'ruf menjelaskan saat ini pemerintah sedang mendorong pendidikan vokasi sehingga bisa memenuhi kebutuhan industri. Salah satunya dengan melakukan upaya pembinaan terhadap guru pelopor di pendidikan tinggi, melalui program Kampus Merdeka. Diharapkan, dengan kualitas guru yang meningkat, diharapkan kualitas pendidikan, termasuk kualitas tenaga kerja di Indonesia juga akan meningkat.
"Dari hasil evaluasi, masih banyak tamatan tenaga kerja kita yang belum linked (dengan industri), sehingga kita mulai melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf berharap Wantimpres dapat turut memantau perkembangan kebijakan pemerintah hingga level implementasi.
"Tolong nanti dari Wantimpres bisa melihat, petanya masih seperti ini. Kalau dibiarkan akan terus seperti itu," ujarnya.
"Kita (memang) memerlukan juga. Dengan pengamatan lebih banyak, informasi yang diperoleh] dapat lebih lengkap," pungkasnya
Turut hadir bersama Wiranto diantaranya; Muhamad Mardiono, Putri Kus Wisnu Wardani, Agung Laksono, dan Sidarto Danusubroto, serta Sekretaris Wantimpres Agus Widodo.