Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menegaskan, vaksinasi booster bagi masyarakat umum masih belum diperlukan. Meskipun sejumlah kajian menunjukkan efikasi vaksin menurun setelah enam bulan atau ketika menghadapi Covid-19 varian baru.
"Kalau kita lihat beberapa kajian memang terjadi penurunan efikasi daripada vaksin. Tetapi bukan berarti proteksinya menjadi nol," katanya dalam Webinar Covid-19: Varian Baru, Libur Nataru, dan Strategi Mitigasi Gelombang Ketiga, Jumat (3/12).
Menurut Nadia, pemerintah kini masih merujuk pada anjuran World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Menurut WHO, vaksinasi booster bisa dilakukan jika vaksinasi dosis pertama dan kedua sudah menyasar 100 persen penduduk.
Sejumlah negara di dunia memang sudah mulai memberikan vaksinasi booster kepada masyarakat. Namun, cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua pada negara tersebut sudah lebih dari 60 persen. Seperti Israel, Belanda, dan Inggris.
Sementara Indonesia, data Kementerian Kesehatan hari ini pukul 12.00 WIB, baru 141.503.092 orang atau sekitar 67,94 persen divaksinasi dosis pertama dan 98.046.834 orang atau 47,08 persen sudah mendapatkan dosis kedua.
Nadia menjelaskan, saat ini pemerintah fokus pada vaksinasi dosis pertama dan kedua. Hal ini penting untuk membentuk kekebalan tubuh yang sama di lingkungan masyarakat.
"Jadi sampai saat ini, tentunya vaksinasi booster itu bisa menjadi salah satu pilihan utama pada kondisi-kondisi masyarakat yang memang terbukti memiliki risiko lebih tinggi yaitu seperti tenaga kesehatan, usia lansia, atau usia di atas 12 tahun memiliki kelainan imunitas," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah akan memberikan booster kepada masyarakat umum jika vaksinasi dosis kedua sudah mencapai lebih dari 50 persen.
"Berdasarkan best practices ini kita merencanakan mungkin booster akan diberikan sesudah 50 persen dari penduduk Indonesia tuh vaksinasi 2 kali," katanya, Senin (8/11).