Gubernur Bali Kritik Impor Pangan: Di Mana Muka Kita sebagai Bangsa

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris seharusnya tidak mengimpor barang pangan. Menurutnya, kebijakan impor memalukan dan kerap dimanfaatkan mafia.

"Sebagai negara maritim, kalau kita mengimpor barang itu malu, di mana muka kita sebagai bangsa, sebagai negara agraris kita impor beras, impor bawang putih, impor buah, (dan) macam-macam, malu," kata Koster dikutip dari kanal YouTube Pemerintah Provinsi Bali, Selasa (28/9).

Dia memaklumi impor barang teknologi. Namun jika yang diimpor adalah barang kebutuhan pangan, berarti ada yang salah dalam regulasi.

"Kalau impor teknologi oke ,tapi kalau alam kita yang begitu kaya dengan pertanian kelautannya, sampai kita mengimpor ada yang salah. Iya, regulasi salah, kenapa salah, ada yang berkepentingan di dalamnya mafia. Iya pasti sudah, asli ini mafia, saya di DPR sudah mengawasi yang begini-begini," imbuhnya.

Menurut politikus PDIP ini, salah satunya yang belum bisa diatasi di negeri ini adalah mafia pangan. Akibatnya, kebijakan impor terus dilakukan, sehingga petani di Indonesia, khususnya Bali, tertekan.

"Salah satu yang belum bisa kita atasi itu mafia pangan, impor bawang putih lah, impor garam, impor beras, impor buah bangkok. Jadi, akibatnya produk kita di Indonesia dan di Bali khususnya itu tertekan," ujarnya.

Koster juga menyampaikan pihaknya mengamati kebijakan yang tidak sinkron di hulu dan di hilir. Di hulu petani dibombardir dengan kebijakan subsidi pupuk, subsidi benih, dan lainnya. Namun, begitu menjadi produk di hilirnya, ada kebijakan impor.

"Kan mati dia (petani), kan tidak laku berasnya. Kita surplus beras tapi kita impor beras, kita surplus bawang putih tapi impor, alasannya karena HPP
(harga pokok penjualan). Harganya dibuat yang itu lebih rendah, sehingga yang masuk produk impor," ujarnya.

"HPP ini kan produk regulasi juga, maka saya menyarankan kepada Bulog supaya ubah dulu Perpres mengenai HPP ini. HPP-nya itu harus berpihak kepada sumber daya lokal. Saya sudah ke Bulog, inilah dipakai mainan oleh mafia," sebutnya.

Menurut Koster, mafia pangan sudah masuk ke regulator dan sampai juga ke lembaga yang menjadikan aturan ini sebagai objek pemeriksaan. Akibatnya semuanya sudah dipegang mafia pangan.

"Mafia semua main ini. Jadi, petani kita ini tidak akan pernah sejahtera kalau masih dipermainkan oleh kebijakan-kebijakan seperti itu. Akibatnya, kita investasi besar di hulu tapi di hilir mati, tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Ia juga menyatakan, pihaknya akan melawan kebijakan yang merugikan warga Bali. Menurutnya, kebijakan itu harus berpihak kepada rakyat dan sumber daya lokal.

"Untuk Bali, mohon maaf yang begini saya lawan, karena saya paham kebijakan publik. Kebijakan itu harus berpihak kepada rakyat, khususnya yang sumber daya lokal, yang tersedia ada di alam Bali, dengan budayanya dengan kreasi dan inovasi dari masyarakatnya yang luar biasa," ucapnya.

"Seperti arak Bali, ada Perpres memasukkan itu daftar negatif investasi, saya lawan, saya keluarin Pergub ikut juga dari Perindag, ikut juga dari Kemendagri. Begitu juga regulasi yang yang lain, sekarang ketemu, saya akan ekspose ini soal Keppres mengenai garam beryodium," ujar Koster.