Pemerintah Indonesia Diminta Turut Andil Cegah Tragedi Kemanusiaan di Afghanistan

Usai pejuang Taliban kuasai Afghanistan, mulai muncul gejolak dalam negeri di sana. Banyak rakyat Afghanistan yang memaksa untuk keluar dari negeri tersebut. Ribuan orang berupaya menyerbu bandara agar bisa pergi menggunakan pesawat.

Mereka berjalan berkilo-kilo agar sampai ke perbatasan dan memasuki negara ketiga. Mereka tidak mendapatkan makanan, minuman dan obat-obatan serta pakaian. Mereka juga tidur dan melakukan kegiatan sehari-hari di alam terbuka.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan tragedi kemanusiaan ini harus dihindari. Karena ini berkaitan dengan eksistensi fundamental dari manusia.

"Indonesia perlu menyerukan dan memberi bantuan konkret kepada rakyat Afghanistan berupa makanan, pakaian bahkan dana," kata Hikmahanto, Kamis (19/8).

Lebih lanjut Hikmahanto menuturkan bahwa pemerintah perlu menyerukan PBB khususnya UNHCR untuk memberi perhatian yang maksimal. Selain itu juga perlu mengimbau negara-negara OKI untuk memberi dukungan finansial bagi kebutuhan mendasar manusia di Afghanistan.

"Pemerintah juga perlu menyerukan masyarakat dunia untuk mencegah terjadinya korban di Afghanistan dengan melakukan hal konkret tanpa bayang-bayang kepentingan politik. Intinya eksistensi manusia yang saat ini berada di Afghanistan harus diselamatkan," tukasnya.

Situasi politik internal di Afghanistan masih cair usai pasukan Taliban menguasai kota-kota, termasuk Ibu Kota di Afghanistan. Mullah Abdul Ghani Baradar salah satu pendiri Taliban diberitakan sudah kembali ke Afghanistan dari pengasingan selama ini di Qatar.

Faksi-faksi dalam Taliban pun sedang bertemu dan melakukan perundingan untuk menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan. Sementara Wakil Presiden Afghanistan Amrullah Saleh melalui sosial media menyatakan dirinya sebagai Presiden yang sah berdasarkan konstitusi dan meminta rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap Taliban.

Belum lagi Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang dikabarkan mengasingkan diri ke Uni Emirat Arab bersuara untuk pertama kali di sosial media, dengan mengatakan siap berunding dengan Taliban.

"Oleh karenanya sangat prematur bila Pemerintah Indonesia akan mengakui Taliban sebagai pemerintahan di Afghanistan," katanya.

Saat ini Indonesia perlu membiarkan politik internal di Afghanistan untuk berproses sebelum akhirnya ada pemimpin dari pemerintahan yang didukung oleh mayoritas rakyat Afghanistan. Bila tidak, dan memberikan pengakuan secara prematur terhadap Taliban maka pemerintah dapat dianggap mencampuri urusan domestik negara lain.

"Pada saat ini terpenting bagi pemerintah adalah untuk menyerukan kepada dunia agar bersama-sama mengupayakan terhindarnya tragedi kemanusiaan di Afghanistan," tutupnya.