Bersama Ketiga Anaknya, Iis Rosita Dewi Kunjungi Edhy Prabowo di Rutan KPK

Edhy Prabowo untuk pertama kalinya menjalani Hari Raya Idulfitri di Rutan KPK. Dia merupakan terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Oleh Rita - Reporter

Anggota DPR RI Iis Rosita Dewi mengunjungi suaminya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) di belakang Gedung Merah Putih, Kamis (13/5).

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra itu membawa ketiga anaknya.

"Bawa keluarga, datang sama anak-anak saya," kata Iis.

Dia menyebut, membawa sejumlah makanan untuk disantap Edhy di Hari Raya Idulfitri 1442 H.

"Iya makanan pasti, makanan buat lebaran. Mohon doanya saja buat Pak Edhy," ujarnya.

Diketahui, Edhy Prabowo didakwa menerima suap sebesar USD 77 ribu dan Rp 24.625.587.250 oleh tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Suap berkaitan dengan pengurusan izin ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Jaksa menyebut, Edhy Prabowo menerima USD 77 ribu dari pemilik PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) Suharjito. Edhy menerima uang tersebut melalui Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadinya, dan Safri yang merupakan Staf Khusus Menteri dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.

Sementara penerimaan uang sebesar Rp 24.625.587.250 diterima Edhy dari para eksportir benur lainnya. Namun jaksa tak menyebut siapa saja eksportir tersebut.

Jaksa hanya menyebut uang itu diterima Edhy melalui Amiril Mukminin, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi (anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo), Andreau Misanta Pribadi selaku Staf Khusus Menteri dan Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dan Siswandhi Pranotoe Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistic Indonesia (PT PLI) dan pemilik PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Jaksa menyebut, pemberian suap dilakukan agar Edhy mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor BBL kepada PT. DPPP dan para eksportir BBL lainnya yang bertentangan dengan kewajiban Edhy sebagai menteri.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com