Edhy Prabowo Tersangka

Uang hasil rampasan tersebut disetorkan ke kas negara lantaran hukuman Edhy Prabowo dan lainnya sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

Eksekusi terpidana perkara suap ekspor benih bening lobster (BBL) di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu dilakukan KPK berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Hasilnya, kata Andi, majelis hakim kasasi memandang hal itu sebagai perbuatan yang meringankan terdakwa sehingga majelis hakim kasasi menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Menurut Majelis Hakim Kasasi, faktor yang meringankan terdakwa adalah kinerja baik Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Juru Bicara MA, Andi Samnsan Nganro mengatakan, pihaknya mengurangi vonis Edhy lantaran vonis 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta terhadap Edhy tak mempertimbangkan hal yang meringankan. Menurut para hakim MA, selama menjadi Manteri KKP, Edhy memiliki jasa besar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons diperberatnya vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Hakim PT DKI juga mewajibkan Edhy membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.447.219 dan USD 77 ribu dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh Edhy Prabowo.

Ali menjelaskan, eksekusi dilakukan oleh Jaksa Eksekusi Dody Sukmono. Andreau nantinya akan menjalani pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.

"Tapi apapun ini, dilakukan oleh seorang menteri yang lakukan kewenangan saat itu. Dan berbeda dengan dalihnya, yang untuk sejahterakan nelayan. Yang malah bersama dengan anak buahnya mengambil untung melalui model sebuah perusahaan secara monopoli dan sebagainya," kata Boyamin.

Edhy mengaku dirinya sedih mendengarkan hasil persidangan yang dianggap oleh dirinya tak sesuai dengan apa yang terpapar selama persidangan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Andreau Misanta Pribadi dan Safri sebagai staf khusus Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Keduanya dianggap terbukti secara sah dan menyakinkan turut membantu dalam kasus suap ekspor benur.

Pencabutan hak dipilih tersebut berdasarkan pertimbangan Edhy yang pernah menempati jabatan publik selaku menteri maupun anggota DPR tidak memberikan teladan baik, atas perilaku korupsi yang dilakukannya.

Edhy dinilai terbukti menerima suap Rp25,7 miliar terkait izin ekspor benih bening lobster (BBL)/benur. Duit suap itu diberikan guna mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor BBL kepada PT DPPP dan para eksportir BBL lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap majelis hakim menyatakan Edhy Prabowo bersalah dan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang disampaikan tim jaksa penuntut umum pada KPK dalam tuntutan.

Kasus Suap Benih Lobster, Edhy Prabowo Dituntut Lima Tahun Penjara. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dituntut lima tahun penjara dan denda Rp400 juta.

Edhy menyatakan dirinya tidak bersalah dan didukung lewat semua bukti yang dihadapkan ke majelis hakim di persidangan.

"(Saya minta) Seminggu sebelum berangkat ke AS. Tapi pelaksanaannya akhirnya nggak ada, saya nggak paksa, baru beliau (Amiril) terakhir nawari Emerald itu," jelasnya.

Menurutnya, ihwal hadirnya bahwa bank garansi ada sebagai tindak lanjut terbitnya Permen-KP 12/2020, salah satunya terkait PNBP. Dirinya menyampaikan kepada jajarannya bahwa tidak puas dengan PNBP sebelumnya.

Setelah Rina menerima nota dinas dari Antam Novambar tersebut, maka Rina pun mengeluarkan surat kepada 6 Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan yaitu yang berada di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Lombok.

Saya akan bacakan BAP saudara Betty Elista di sini disebutkan bahwa 'Saya (Betty) pernah menerima uang dari Edhy Prabowo melalui transfer sebesar Rp66 juta selama kurun waktu 2020," kata Jaksa KPK