Anggota DPR Sebut Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Membuat Posisi Sulteng Strategis

Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR, Ahmad Ali mengingatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempersiapkan infrastruktur transportasi cepat dan alternatif serta kantong logistik, seiring menguatnya wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.

Anggota Komisi VII DPR ini meyakini pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Tengah (Sulteng) yang selama ini menjadi pemasok logistik dan kebutuhan pangan ke Pulau Kalimantan.

"Pemindahan ibu Kota ke Kalimantan akan membuat posisi Sulteng sebagai sentra strategis dalam pemenuhan logistik dan pangan. Tetapi dengan catatan apa yang harus dipersiapkan Sulteng," ujar Ahmad Ali kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (3/8).

Legislator Dapil Sulteng ini menyampaikan, letak Sulteng menjadi sangat strategis karena merupakan jalur terdekat dalam rantai pasok berbagai kebutuhan logistik di Kalimantan.

Namun hal itu ditekankannya tak akan memberi dampak apa-apa tanpa adanya perencanaan dan persiapan yang matang dalam merespons ini.

"Sulteng paling tidak membutuhkan transformasi besar dalam infrastruktur darat untuk jalur logistik dari sumber bahan baku ke lokasi Pelabuhan Pantoloan (Palu)," urainya.

Sejauh ini kata Ali, jarak transportasi logistik dari arah Napu dan dari Parigi Moutong masih membutuhkan waktu yang lama.

"Ke depan kita membutuhkan lebih banyak jalur cepat dan alternatif, maka dari itu, kita membutuhkan jalan baru yang lebih banyak dari dan ke Pelabuhan Pantoloan," terangnya.

Selain itu kata dia, penyiapan program yang sinergis harus memperkuat kantong-kantong logistik pangan berbasis potensi daerah yang sinergis dengan rencana provinsi.

"Maka itu kebutuhan Sulteng ke depan, harus bersinergi antara rencana provinsi dengan kabupaten untuk keunggulan ini. Jangan provinsi merencanakan pengembangan kawasan pertanian pangan Kabupaten merencanakan kelautan, itu kan tidak sinergis," kata Ahmad.

Oleh karena itu, Ahmad Ali berpendapat bahwa harus ada rencana induk bersama yang dipakai sebagai master plan provinsi dan kabupaten menuju 2024 yang dapat menjawab tantangan kesempatan ini.