Sidak ke PN Semarang, Ombudsman Temukan Rutan & Ruang Laktasi Tak Sesuai Standar

Tim Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah kantor instansi hukum Semarang, Kamis (4/7). Dalam sidak, petugas temukan masalah kompleks mulai dari ruang laktasi dan tahanan tidak memenuhi standar pelayanan masyarakat.

"Justru yang kita soroti kondisi ruang laktasi tidak digunakan dan tidak pernah dibersihkan, dijadikan gudang," kata Anggota Ombudsman RI, Prof Adrianus Meliala saat memimpin sidak ke Pengadilan Negeri Semarang.

Adrianus mengatakan lokasi ruang laktasi kurang strategis dan kotor. Selain itu, ruang khusus tahanan sebelum sidang, ruang tunggu dan bagian administrasi tampak sempit. Pihaknya menyarankan lobi PN Semarang diperlebar sehingga membuat masyarakat nyaman menunggu.

"Perlu memperbaiki ruang tahanan pria yang ada saat ini dan ruang tunggu atau lobi. Karena di samping tahanan pria ruangannya sangat tidak memadai. Bangunan ruang tahanan perlu ditingkatkan lagi kenyamanannya," jelasnya.

Di ruang tahanan, Adrianus menemukan ada jatah makanan bagi para tahanan pria. Dia menganggap kebijakan ini merupakan kreativitas dari pihak pengadilan yang harus diapresiasi. Sebab, di sejumlah pengadilan lainnya jatah makanan bagi tahanan justru tidak diberikan.

"Baru kami tahu bahwa ada jatah makanan untuk tahanan. Di sejumlah pengadilan negeri daerah lainnya tidak banyak yang memunculkan hal semacam ini. Ini lebih tampaknya kepada kreativitas yang dilakukan oleh Pengadilan Semarang," terangnya.

Dia berharap PN Semarang mampu meningkatkan standar layanan bagi masyarakat ke depannya. Tujuannya, meminimalisir keluhan yang muncul dari masyarakat setempat.

"Bangunan ruang tahanan pria perlu ditingkatkan kembali kenyamanannya. Berbeda dengan ruangan tahanan wanita yang punya kamar mandi dan toilet sendiri, tapi yang khusus pria ini yang harus diperhatikan lagi. Karena sudah sesak banyak tahanan," paparnya.

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Sutaji mengaku dana untuk jatah makan tahanan tahun ini sudah dianggarkan sebesar Rp600 juta. Jumlahnya sudah dipangkas oleh pemerintah pusat ketimbang tahun lalu yakni Rp1,5 miliar.

"Kemungkinan ada akselerasi-akselerasi yang kurang, makanya tahun ini dapatnya cuma enam ratus juta. Tapi kami tetap berupaya memberi makan yang layak buat tahanan. Komposisinya ada nasi, sayur, telur, ayam goreng. Itu semua ditaruh di dalam wadah kontainer," tutup Sutaji.