Pertaruhkan Reputasi Institusi, Polri Diminta Selektif Ajukan Nama Capim KPK

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menyarankan Polri mesti selektif menjaring calon peserta yang mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan ini menanggapi beredar nama-nama perwira tinggi (Pati) Polri yang terdaftar. Meski, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan, nama-nama itu belum final.

"Nama-nama itu kan juga belum pasti. Tapi saya tegaskan di sini Polri pertaruhkan reputasi institusi," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (21/6/2019).

Donal mengatakan, Mabes Polri tengah mempersiapkan sejumlah Pati untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Kelak nantinya para calon akan dinilai sebagai representasi Institusi Polri.

Sehingga, jika menyodorkan calon bermasalah, hal ini akan membawa dampak negatif dan tudingan miring kepada lembaga Polri nantinya.

"Makanya Polri harus sangat selektif," ucap dia.

Sesuai Surat Kapolri Nomor: B/722/VI/KEP/2019/SSDM, tercatat ada 4 Pati berpangkat Irjen, sisanya masih Brigjen. Mereka di antaranya, Wakabareskrim Irjen Antam Novambar, Widyaiswara Utama Utama Sespam Lemdiklat Polri Coki Manurung, dan Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Sri Handayani.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan ada peraturan Kapolri tentang penugasan khusus. Ada juga tahapan pemeriksaan administrasi tentang kompetensi, serta persyaratan lain seperti rekam jejak dan seterusnya.

"Barusan saya ditelepon staf SDM bahwa nama-nama tersebut belum final. Apabila sudah final tentunya akan kita sampaikan surat secara resmi kepada Pansel Capim KPK," kata Dedi di kantornya, Kamis (20/6).

Menurutnya, sejak pendaftaran dibuka Polri masih memiliki waktu cukup panjang untuk melakukan seleksi internal. Pendaftaran sendiri akan ditutup pada 4 Juli nanti.

"Sekarang masih tanggal 20, masih dua minggu lagi untuk batas akhir. Targetnya H-1 sebelum masuk ke pendaftaran," tandasnya.

Sebelumnya, Dedi mengatakan poin yang dipertimbangkan adalah lamanya pengalaman Pati Polri dalam tugas penegakan hukum atau Gakkum. Untuk itu Pati Polri yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK tidak harus berlatar belakang penanganan kasus korupsi. Hanya saja memiliki nilai plus ketika diuji.

"Kalau persyaratan Pansel kan minimal memiliki pengalaman penugasan di bidang Gakkum minimal 10 tahun," tutur Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/6).

Selain itu, para Pati yang mendaftar juga wajib berpangkat Irjen atau bintang dua. "Bu Basaria kan saat daftar aktif, dinaikkan bintang dua dulu. Persyaratan Pati Polri. Minimal bintang dua. Bahkan deputi bintang dua. Eselonnya kan 1A," tandasnya.

Reporter: Nanda Perdana Putra

Sumber: Liputan6.com