Fadli Zon Sebut Akuisisi Freeport Adalah Kebijakan Sontoloyo

Wakil Ketua DPR yang juga anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon menilai pengambilalihan PT Freeport oleh Pemerintahan Presiden Jokowi sebagai kebijakan sontoloyo. Pemerintah seharusnya menunggu kontrak dengan PT Freeport habis tahun 2021, sehingga dengan sendirinya akan jatuh ke Indonesia tanpa harus membayar.

"Jadi seharusnya kita berpikir cerdas, jangan sampai kita mengeluarkan uang untuk mengambil alih sesuatu yang sebenarnya milik kita. Barang milik kita kok diambil alih, itu kan lucu," ujar Fadli Zon, saat berkunjung ke Karanganyar, Sabtu (22/12).

"Jadi mestinya kita tunggu, wong Freeport itu akan habis (kontraknya) 2021. Kan pembicaraan kontraknya baru dimulai 2019, untuk apa kita membeli saham milik kita sendiri," imbuhnya.

Fadli menilai apa yang dilakukan pemerintah tersebut sebuah langkah yang salah kaprah. Seolah-olah membangun nasionalisme, padahal yang dilakukan adalah membangun utang baru yang besar. Menurutnya, kebijakan tersebut sebagai langkah sangat merugikan kepentingan nasional.

"Saya tidak menyebut pengambilalihan, tapi menurut saya ini betul-betul satu kebijakan sontoloyo," tandasnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pemerintah seharusnya tinggal menunggu saja hingga kontrak selesai. Sehingga tidak perlu mengeluarkan uang puluhan triliun dengan cara berutang.

"Tunggu saja waktunya 2 tahun lagi selesai, kita gratis kok. Freeport akan kembali kepada kita dengan gratis. Untuk apa ngeluarin sampai puluhan triliun, berutang kalau tidak salah sampai Rp 55 triliun. Mengambil alih dengan utang, ini kebijakan sontoloyo," tandasnya.