Aktivis Perempuan Sebut Beberapa Negara di Timur Tengah Sudah Larang Poligami

Aktivis Perempuan Dewi Candraningrum mendukung upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melarang aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik untuk tidak berpoligami. Karena bisa membuat kesetaraan gender di Indonesia meningkat.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan partainya menolak praktik poligami. Grace tidak akan merestui kader, pengurus, dan anggota legislatif dari PSI mempraktikkan poligami.

"Menurut saya wacana atau apa yang disampaikan PSI lewat Grace merupakan kabar bagus untuk kehidupan politik di Indonesia demikian juga untuk kemajuan kesetaraan gender di Indonesia," katanya saat dihubungi, Jumat (14/12).

Dia mengungkapkan, langkah berani PSI sebenarnya bukan merupakan hal baru. Karena pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ASN memang sudah dilarang untuk melakukan poligami. Bahkan beberapa negara di Timur Tengah sudah menerapkan aturan serupa.

"Di dunia beberapa negara yang mayoritas muslim juga melarang poligami, misalkan Irak, Suriah, kemudian Yordania dan Maroko, beberapa negara yang padat penduduk muslimnya di Timur Tengah juga sudah melarang poligami jauh sebelum ini," tutup Dewi.

Sementara itu, Grace menegaskan, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Itu dilakukan karena praktik tersebut merupakan salah satu sumber ketidakadilan bagi perempuan.

"Riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya praktik poligami menyebabkan ketidakadilan perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan," ucapnya.

Tekad penolakan poligami, terang Grace, juga nantinya akan dilakukan jika PSI suatu saat nanti lolos ke parlemen. Partainya akan menjadi yang pertama berjuang merevisi UU Poligami.

"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah, pertama, memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aparatur sipil negara," terang Grace.