KPU prioritas tuntaskan kerawanan penyalahgunaan hak pilih

Dalam waktu dua bulan, Arief mengatakan, pihaknya berupaya mengurangi kerawanan-kerawanan itu. Caranya dengan mengajak masyarakat yang telah memiliki hak pilih untuk menggunakannya. Tujuannya agar hak pilih mereka tidak disalahgunakan.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
KPU prioritas tuntaskan kerawanan penyalahgunaan hak pilih
RPJMN 2020-2025. ©Liputan6.com/Herman Zakharia

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memprioritaskan pencegahan kerawanan penyalahgunaan hak pilih dalam Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Dengan harapan para pemimpin yang terpilih sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kerawanan-kerawanan terutama menyangkut hak pilih memang ini yang sebetulnya paling prioritas, harus menjadi perhatian kita. Karena inti dari Pemilu itu kan sebetulnya mentransfer suara pemilih menjadi kursi-kursi yang dikuasai oleh orang-orang yang memang kita pilih untuk mewakili kita," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman usai menghadiri acara launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/9).

Dia berharap agar semua pemangku kepentingan mampu bekerja sama dalam mengedukasi pemilih. Sehingga para pemilih dapat menentukan pilihannya secara berdaulat, sebagaimana KPU yang terus semangat menyuarakan 'pemilih berdaulat, negara kuat’.

"Mereka yang sudah masuk dalam daftar pemilih dia harus terus diingatkan supaya menggunakan hak pilihnya. Ketika mereka menggunakan hak pilihnya mereka harus diingatkan gunakan hak pilih anda dengan benar artinya tidak salah. nanti menyebabkan invalid," jelasnya.

Dalam waktu dua bulan, Arief mengatakan, pihaknya berupaya mengurangi kerawanan-kerawanan itu. Caranya dengan mengajak masyarakat yang telah memiliki hak pilih untuk menggunakannya. Tujuannya agar hak pilih mereka tidak disalahgunakan.

Arief melanjutkan, partisipasi masyarakat pemilih yang tinggi merupakan salah satu poin penting bagi Pilpres dan Pileg tahun 2019. Namun untuk mencapai itu butuh semangat persatuan dan kesatuan.

"Akan tetapi ini kan tidak bisa hanya diselesaikan oleh KPU tetapi pemerintah selaku pemegang data kependudukan juga harus mensupport ini, dan temen-temen pengawas pemilu dia terus mendorong menyampaikan informasi-informasi dan temuannya untuk ditindak lanjuti, yang juga tak kalah penting pemilih harus aktif," tutupnya.

Rekomendasi