Jokowi minta Mendagri bereskan pelayanan e-KTP: Jangan sampai rakyat menunggu lama

Penerbitan e-KTP belum sepenuhnya tuntas. Masih banyak masyarakat Indonesia belum memegang e-KTP karena blanko kosong.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, diminta segera mempercepat pelayanan pembuatan e-KTP. Permintaan ini disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai penataan administrasi kependudukan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/4).

"Saya minta agar dilakukan percepatan pelayanan KTP elektronik sehingga semua warga negara yang seharusnya ber-KTP mendapatkan pelayanan yang cepat dari negara, jangan sampai rakyat menunggu lama," kata Jokowi.

Percepatan pembuatan KTP elektronik, sambung Jokowi, bisa dengan menerbitkan peraturan menteri (Permen). Permen itu diharapkan dapat membatasi waktu penyelesaian pembuatan KTP, tanpa menunggu berhari-hari.

"Kalau ada peraturan menteri-nya di bawah pelayanan e-KTP akan lebih cepat," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Menurut Jokowi, masyarakat sangat membutuhkan KTP. Sebab, identitas ini bisa digunakan sebagai syarat dalam mengakses setiap layanan publik seperti pemasangan listrik, membuka rekening di bank, layanan catatan sipil, serta urus paspor.

Oleh sebab itu, ia memastikan bahwa pemerintah akan lebih aktif untuk mempercepat layanan pembuatan KTP ini. Bahkan, bila perlu dilakukan strategi jemput bola. Khususnya di daerah yang akses sangat jauh dan sulit terjangkau lantaran kendala geografis.

"Saya juga minta agar sistem identitas tunggal bisa segera terwujud yang ditopang data dan informasi administrasi kependudukan yang ada dan integrasi," tandas Jokowi.

Reporter: Hanz Salim

Sumber: Liputan6.com