Calon Panglima Marsekal Hadi akan ditanya pengamanan pilkada & loyalitas pada negara

Komisi I segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan Kasau Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI baru menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Sejumlah pertanyaan akan disampaikan kepada Marsekal Hadi.

Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafidz mengatakan salah satu pertanyaan yang akan diajukan adalah langkah Marsekal Hadi dalam mengamankan gelaran Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

"Semua akan ditanyakan saya rasa pilkada juga kesiapan yang harus dimiliki Panglima TNI berikutnya," kata Meutya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).

Meutya menyebut muncul kekhawatiran pengamanan Pilkada dan Pemilu akan berjalan baik jika di bawah kendali Panglima TNI dari matra angkatan udara.

"Apalagi ada kekhawatiran, suara-suara masuk, apakah kalau dari AU akan siap? Ini saya rasa akan menjadi fokus, tapi kami yakin presiden sudah memikirkan dengan baik," ujarnya.

Terpisah, anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon menambahkan, pihaknya akan menanyakan loyalitas Marsekal Hadi terhadap pemerintah. Ini diperlukan untuk memastikan institusi TNI tetap profesional tanpa terlibat dalam politik praktis.

"Kemudian tetap pertahankan TNI profesional dan profesional itu mengandung makna di dalamnya taat tunduk patuh kepada politik negara. Kemudian enggak terbawa arus politik praktis," ungkapnya.

Komisi I juga akan mengingatkan Marsekal Hadi soal upaya pemerintah memodernisasi alutsista TNI, peningkatan kesejahteraan prajurit serta fasilitas untuk keluarga prajurit.

"Karena tidak bisa berdiri sendiri antara prajurit dgn keluarga. Harus menjadi bagian terintegrasi dukungan keluarga karena penting. Ciri TNI melekat identik dengan tentara rakyat," ucapnya.

Selain itu, kata Effendi, pihaknya akan menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah kepada mantan Kadispen AU tersebut.

"Saya kira, kita juga ingatkan bahwa RPJM pemerintahan JKW-JK, ditekankan akan menuju ke 1,5 persen PDB anggaran pertahanan, itu juga harus didorong 2 tahun APBN pemerintahan bisa tercapai," ucapnya.

Diketahui, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pihaknya sudah mengantongi surat pergantian Panglima TNI. Diakuinya Jenderal Gatot Nurmantyo akan diberhentikan dengan hormat dan pengangkatan KSAU Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

"Tadi pagi saya menerima Menteri Sekretaris Negara Prof Pratikno, menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru," ujar Fadli.