PKS ingin KPK bekerja bukan karena pesanan atau tekanan politik

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid mengatakan fraksi PKS memutuskan tidak mengirim perwakilan ke Pansus angket KPK. Akan tetapi, PKS akan tetap mengkritisi dan memastikan KPK bekerja sesuai fakta hukum bukan pesanan politik atau kepentingan tertentu. "PKS istiqomah tidak mengirimkan anggotanya, tapi PKS tetap mengkritisi KPK. Agar KPK betul dalam melaksanakan kinerjanya berdasarkan bukti dan fakta bukan karena pesanan politik, tekanan politik, bukan karena kriminalisasi, bukan karena sesuatu," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6).Dia menegaskan partainya tidak akan mengontrol terhadap jalannya angket KPK di level Pansus. Sebab, PKS tidak merasa bertanggungjawab dalam persetujuan angket KPK yang diajukan Komisi III. "Kami tegaskan kami tidak bertanggungjawab atas pengambilan keputusan yang bermasalah itu, kami tidak bertanggungjawab dengan selanjutnya, kami sudah sampaikan ke publik, kami tidak mengawal-ngawal," tegasnya. Meskipun, Hidayat menambahkan, publik terus mempertanyakan keberanian dan independensi KPK dalam menangani kasus-kasus besar yang belum tersentuh. "Publik mempertanyakan keberanian KPK memberantas korupsi dan publik mempertanyakan profesionalisme KPK bila terjerat politisasi, kriminalisasi, publik tahu kasus besar KPK belum menangani dengan baik terkait dengan pembelian aset tanah di Cengkareng nilainya bukan hanya Rp 600 juta tapi Rp 600 miliar, temuan BPK pengembalian rumah sakit Sumber Waras, enggak ada progress," pungkas dia.