Wali murid SMA di Palembang mengeluh pungutan UNBK Rp 350 ribu

Sejumlah wali murid SMA Negeri 19 Palembang tidak terima adanya pungutan dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebesar Rp 350 ribu. Bayaran itu dipatok sama dengan siswa yang memiliki laptop pribadi.Salah seorang wali murid yang namanya enggan diungkap mengatakan, pungutan itu diminta kepala sekolah beberapa pekan sebelum UNBK. Alasannya, sekolah belum memiliki fasilitas komputer untuk menggelar UNBK."Per siswa bayar Rp 350 ribu, katanya buat latihan komputer sama ikut UNBK," ungkap seorang sumber kepada merdeka.com, Senin (10/4).Sebelumnya, kata dia, orang tua mengusulkan agar sekolah memakai laptop milik siswa. Sebab mayoritas siswa mempunyai laptop yang bisa digunakan untuk ujian."Usulan itu ditolak, jadi dipukul rata, yang punya laptop atau tidak sama bayarannya, diwajibkan. Kami juga usul kalau tidak mampu UNBK, pakai kertas saja, jangan dipaksakan," ujarnya.Sementara itu, Kepala SMA Negeri 19 Palembang, Taufik saat dikonfirmasi membantah adanya pungutan wajib bagi siswa untuk UNBK. Justru bayaran itu atas permintaan setiap siswa dan disetujui wali murid karena tak bisa mengikuti ujian dengan sistem itu."Tidak benar itu, sama sekali. Itu usulan siswa sendiri dan kami kumpulkan seluruh wali murid, semuanya sepakat. Duitnya juga cepat terkumpul," kata Taufik.Dia mengatakan, iuran itu digunakan untuk menyewa laptop dari pihak ketiga (MDP) dalam pelaksanaan simulasi atau latihan dan UNBK. Lagi pula, meminjam sekolah lain untuk menggelar UNBK sangat kesulitan lantaran jumlah siswanya terbilang banyak yang mencapai 450 orang."Repot kalau mau pinjam sekolah lain, siswa-siswa juga maunya UNBK, tidak mau manual," ujarnya.Dia menambahkan, bayaran sebesar itu terbilang murah di banding meminjam ke tempat lain. Sebab seluruh instalasi dan operator dilakukan pihak ketiga."Makanya kita kerja sama dengan MDP, disewa, laptopnya baru, buka bungkus semuanya, kita terima bersih. Beda sama yang dipakai waktu simulasi dulu," pungkasnya.