Gerindra minta ulama lobi fraksi pemerintah agar dukung angket Ahok

Gerindra minta ulama lobi fraksi pemerintah agar dukung angket Ahok. Syafi'i juga melihat ada kecenderungan pemerintah melindungi Ahok. Menurutnya, siapa pun yang bertentangan dengan Ahok, maka akan dicap sebagai musuh negara.

Raynaldo Ghiffari Lubabah
Gerindra minta ulama lobi fraksi pemerintah agar dukung angket Ahok
Komisi III temui pendemo 212. ©2017 Merdeka.com

Forum Umat Islam (FUI) baru saja melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR untuk mengadukan aspirasi yang diangkat dalam demonstrasi 212. Partai Gerindra menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap aksi bertajuk bela ulama yang dilakukan umat Islam hari ini. Anggota Komisi III fraksi Gerindra Muhammad Syafi'i mengatakan pihaknya merasakan keresahan dari umat Islam. Hal itu ditunjukkan dengan usulan hak angket yang didorong Gerindra dan 3 partai lain. Syafi'i meminta kepada perwakilan FUI untuk melobi fraksi pemerintah yang menolak usulan angket. "Hak angket adalah upaya karena saya merasakan apa yang bapak ibu rasakan. Makanya saya harapkan kepada bapak ibu melobi fraksi lain yang belum menekan hak angket ini mana tahu berubah," kata Syafi'i di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2).Dalam rapat tersebut, Syafi'i juga menyindir Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua dari fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan. Dia menyebut jika Golkar dan PDIP bergabung maka angket bisa berjalan mulus. "Ke Pak Bambang Soesatyo bisa berubah petanya angket bisa mulus. Tapi kalau yang lain pada nolak maka hati-hati milih partai," jelasnya. Politisi Gerindra ini menilai tuntutan pendemo memang sesuai fakta. Dia setuju bahwa banyak ulama yang dikriminalisasi. Syafi'i juga melihat ada kecenderungan pemerintah melindungi Ahok. Menurutnya, siapa pun yang bertentangan dengan Ahok, maka akan dicap sebagai musuh negara. "Bullshit kalau tidak ada kriminalisasi ulama. Siapa pun yang melawan Ahok musuh negara. Ini yang paling bahaya. Ini sangat memalukan kedaulatan NKRI," tegas dia. Dia pun meyakini, Komisi III akan menampung dan menindaklanjuti 4 tuntutan pendemo kepada pemerintah. Sebab, 4 tuntutan itu dinilai sebagai upaya positif mengawal Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi. "Karena itu bapak ibu lakukan ini justru mengawal Indonesia supaya tetap menjadi negara demokrasi dan negara hukum. Saya kira tidak main-main pimpinan kita pakar-pakar hukum, praktisi-praktisi hukum, mata hati kami tidak tertutup apa yang bapak Ibu aspirasikan," tutupnya.

Rekomendasi