Hak Angket Ahok

Partai Golkar menyindir keseriusan empat partai pengusung hak angket pengangkatan kembali Basuki T Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta yakni PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir melihat empat partai pengusung itu tidak lagi semangat perjuangkan angket.

Pernyataan Johnny dibantah oleh Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ‎Refrizal. Refrizal menegaskan pihaknya menduga Presiden Joko Widodo telah melanggar pasal 83 ayat 1, 2, 3 UU tentang Pemerintah Daerah dengan mengangkat Ahok. Alasan ini membuat empat partai memutuskan menggunakan angket kepada Presiden.

Gerindra tak puas jawaban Mendagri soal pengaktifan kembali Ahok. Muzani menilai, partai pengusul angket beranggapan Mendagri tidak konsisten dalam mengambil keputusan soal pemberhentian kepala daerah yang tengah berperkara hukum seperti tersangkut korupsi dan narkoba. Semisal, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo.

Soal hak angket Ahok, Ketua DPR tunggu proses hukum. Ketua DPR Setya Novanto mengatakan bahwa pembacaan usulan-usulan terkait perkembangan hak angket soal kembali aktifnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI harus dicek terlebih dahulu.

Usulan hak angket Ahok dibacakan di paripurna DPR siang ini. Rapat paripurna hanya membacakan surat dari pengusul, bukan isi usulan angket dari empat partai. Namun, penjadwalan pembacaan substansi usulan angket baru akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada masa sidang yang akan datang.

Gerindra: Tak mungkin Mendagri berani mundur kalau tidak di-backup. Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang siap dicopot dari jabatannya sebagai menteri jika keputusan tidak memberhentikan Basuki T Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta dianggap salah menuai kritik dari DPR.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tetap berpegang pada keputusannya meski desakan pencopotan terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok semakin kencang berhembus. Tjahjo siap diberhentikan dari jabatannya sebagai menteri jika dia salah mengambil keputusan terkait status Ahok yang kini menjadi polemik.

Gerindra minta ulama lobi fraksi pemerintah agar dukung angket Ahok. Syafi'i juga melihat ada kecenderungan pemerintah melindungi Ahok. Menurutnya, siapa pun yang bertentangan dengan Ahok, maka akan dicap sebagai musuh negara.

Santainya Jokowi dituding 'beking' Ahok hingga digugat ke PTUN. Sejumlah fraksi partai politik di DPR juga menggulirkan hak angket kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena belum dikeluarkannya surat pemberhentian sementara Ahok dari jabatannya. Bukan hanya hak angket, Jokowi juga digugat ke PTUN karena status Ahok.

Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena mengaktifkan kembali terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebut pihaknya masih memetakan dukungan fraksi-fraksi partai yang setuju dengan usulan hak angket Ahok. Dia berharap fraksi-fraksi yang menolak angket berubah sikap.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mempertanyakan rencana empat fraksi di DPR ingin mengajukan hak angket terkait status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Mendagri rahasiakan fatwa MA soal status Gubernur Ahok. "Ya surat itu kan rahasia, nggak bisa saya umumkan. Sudah saya terima," kata Tjahjo di Kantornya, Senin (20/2).

DPD desak Presiden Jokowi segera berhentikan Ahok sebagai gubernur. Hingga saat ini sudah ada 22 senator yang mendatangani pendapat untuk memberhentikan sementara Ahok dari kursi gubernur DKI Jakarta.

PKS harap PAN, Gerindra dan Demokrat tak kendur loloskan Ahok Gate. PKS berharap fraksi-fraksi yang mendorong hak angket Ahok Gate ini tidak pesimistis. Melalui Ahok gate, PKS hanya ingin mengingatkan Presiden agar taat konstitusi dan UU.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan menyebut pengajuan hak angket Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta bernuansa politis. Menurutnya, pengajuan hak angket tidak sesuai koridor hukum.

Ahli tata negara sebut Ahok bisa dinonaktifkan sejak cuti kampanye. Kembalinya Ahok menjadi gubernur setelah cuti kampanye dipersoalkan anggota DPR dan DPRD DKI.

Sebut penonaktifan Ahok tunggu vonis, Jaksa Agung dikritik Ombudsman. Ombudsman menilai pernyataan Jaksa Agung tidak dapat dibenarkan. Sebab dalam kasus Ahok, ketika sudah mencapai vonis pengadilan memang harus dilakukan pemberhentian atau tidaknya.

Fraksi pemerintah telah melakukan lobi dan komunikasi politik kepada empat partai untuk menolak penggunaan angket.

Enam fraksi partai pendukung pemerintah, yakni PDIP, PPP, PKB, Golkar, Hanura dan NasDem menolak penggunaan hak angket pengembalian jabatan Basuki T Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta. Hitungan kursi enam partai terbilang cukup untuk menolak usulan angket yang dimotori, PKS, PAN, Gerindra dan Demokrat.