Mendagri pastikan temuan 36 e-KTP palsu tak berkaitan dengan Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan 36 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang ditemukan di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang tak berkaitan dengan Pilkada. E-KTP palsu tersebut, kata dia, dibuat oleh sindikat cyber crime. "Itu sindikat, cyber crime yang mau bermain kejahatan di sini saja. Sudah kita laporkan. Kan tim Kemendagri sudah kesana," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/2). Tjahjo meyakini dalam Pilkada Serentak tak akan ditemukan pemilih yang menggunakan KTP ganda untuk mencoblos. Sebab, data pemilih telah terdata dengan baik dan tak mungkin ada pemilih yang dapat kembali mencoblos di tempat lain dengan KTP yang sama. "(KTP ganda) enggak bisa karena kelihatan datanya," ujarnya. Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke bea cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/2). Sidak awalnya dilakukan usai Komisi II DPR mendapatkan informasi yang berseliweran terkait adanya ribuan E-KTP kiriman dari Laos dan Kamboja yang masuk ke Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta. Informasi yang menyebut adanya ribuan E-KTP dari Laos dan Kamboja ternyata tidak benar. Namun, Komisi II DPR menemukan 36 buah E-KTP,32 buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan satu buah ‎tabungan Bank Central Asia berisi Rp 500 ribu dan satu Kartu Anjungan Tunai Mandiri dari hasil sidak tersebut yang berasal dari Kamboja. "Awalnya, Tim diterima oleh staf Bea cukai di Bandara Soeta karena tidak diperoleh informasi yang jelas dengan alasan kewenangan teknis yang sudah diambil alih oleh Direktur Jenderal, maka kami segera meluncur ke kantor pusat Direktorat Bea Cukai Rawamangun," kata Anggota Komisi II yang ikut sidak, Agung Widyantoro saat dihubungi, Kamis (9/2). ‎Dalam pertemuan dengan Dirjen Bea Cukai, diperoleh keterangan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap paket yang berisi 36 buah KTP, 32 NPWP, satu buah tabungan BCA berisi Rp 500 ribu dan satu buah ATM. Agung menjelaskan, berdasarkan catatan dokumen yang menyertai, barang tersebut berasal dari Kamboja dan akan dikirimkan ke Jakarta. "Tim Komisi II minta ditunjukkan bukti fisik barang tersebut dengan alasan pemeriksaan teknis semula belum bisa diberikan. Setelah didesak oleh tim maka Dirjen siap dan bersedia untuk membawa bukti foto dari 36 buah e-KTP dan meminta waktu serahkan sore ini ke Sekretariat Komisi II‎," katanya.