Rencana demo jatuhkan Jokowi, Kapolri minta masyarakat lebih cerdas

Sejumlah ormas keagamaan berencana kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa susulan pada 25 November 2016 dan 2 Desember 2016. Tuntutannya penuntasan kasus Ahok hingga melengserkan Presiden Jokowi.

Kabar ini menuai reaksi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Tito berharap masyarakat lebih cerdas menyikapi setiap aksi demonstrasi agar tidak ditunggangi pihak lain yang ingin memecah belah bangsa. Meski tidak ada larangan menggelar unjuk rasa, Kapolri tetap berharap tidak perlu ada aksi demo susulan.

"Kita minta tolong lebih cerdas melihat fenomena demonstrasi. Demonstrasi adalah hak warga negara. Tapi tolong, kalau sudah terlalu banyak jumlahnya itu sulit dikontrol. Termasuk oleh pimpinan demo. Itu sulit dikontrol. Apalagi kalau ada pihak ketiga yang mengambil kesempatan untuk itu," tegas Tito di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (18/11).

Masyarakat tidak perlu demo jika percaya dan menyerahkan semua proses hukum yang tengah dijalankan kepolisian. Tito meminta agar masyarakat percaya karena dia menjamin bakal mengebut penyelesaian kasus dugaan penistaan agama yang menyeret nama Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kalau ini murni untuk menuntut kasus Ahok, saya kira sudah sangat jelas dan tegas, saya sebagai Kapolri memberikan jaminan atas keseriusan penyidikan atas kasus ini. kita selesaikan secepat mungkin," katanya.

Untuk kesekian kalinya Kapolri mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan terpecah belah. Kalaupun ada demo diharapkan tidak merugikan orang lain.

"Kalau ada isu alasan tidak percaya kepada Kepolisian, saya pikir masyarakat saya rasa sudah cerdas. Jangan anarkis, kasihan masyarakat indonesia, kasihan masyarakat jakarta. Otomatis juga pembangunan enggak jalan," ucapnya.

Seperti diketahui, Imbauan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan sejumlah ulama agar tidak ada lagi aksi demo terkait kasus dugaan penistaan agama, direspon berbeda oleh ormas yang mengatasnamakan Gerakan Eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Mereka justru secara lantang mengatakan bakal menggelar demo dengan massa lebih banyak dibanding 4 November. Ormas ini merupakan gabungan alumni HMI dan anggota yang masih aktif.

"Aksi 25 November rencananya akan mengerahkan massa yang lebih besar. Sasaran aksi kita tidak lagi di Istana namun ke MPR dan DPR," ujar salah satu Advokat HMI M Yusuf Sahide dalam diskusi bertajuk 'Kasus Ahok Sasar Jokowi' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat (17/11).

Dia menegaskan, aksi ini juga akan melibatkan kader HMI aktif. "Setelah adik adik kami keluar (kader HMI yang ditangkap) hari ini, kami rencananya akan melakukan aksi yang sama pada tanggal 25 November. Tuntutan tetap sama yaitu menuntut keadilan atas penistaan agama," ujar Yusuf.

Pihaknya tidak akan membiarkan kasus ini berlalu begitu saja sekalipun Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah ditetapkan tersangka.

"Kita akan terus kawal, karena ini pertama kali seorang pemimpin melakukan penistaan agama. Ini akan kita desak terus untuk dituntaskan dan harus diselesaikan," kata Yusuf.

Mereka punya agenda lain, tidak hanya soal dugaan penistaan agama yang menyeret nama Ahok, tapi membidik Presiden Jokowi. Mereka menuntut Jokowi turun dari jabatannya sebagai orang nomor satu negeri ini.

Mereka beralasan Jokowi tidak lagi berpihak kepada rakyat. Indikatornya, saat aksi demo 4 November, Jokowi tidak menemui massa yang sudah menunggu sejak siang. Budayawan Betawi Ridwan Saidi mengatakan, apapun status hukum terhadap Ahok, gerakan ini sudah merencanakan menjatuhkan kepemimpinan Jokowi.

"Apakah Ahok tersangka atau tidak Jokowi harus jatuh," kata Ridwan.