Suciwati nilai Jokowi seperti SBY jika tak ungkap kematian Munir

Istri mendiang aktivis HAM Munir Said Thalib, Suciwati menyayangkan sikap pemerintah yang seakan tak acuh mengungkap misteri kematian suaminya setelah laporan tim pencari fakta (TPF) yang diserahkan Kemensesneg tak jelas keberadaannya. Dia pun meminta pemerintah segera membuka laporan hasil TPF tersebut ke publik."Sejak awal saya tegaskan siapapun presidennya harus bertanggung jawab untuk mengumumkan hasil temuan penting TPF dan bertanggungjawab untuk menangkap siapa dalang di balik kematian suami saya," kata Suciwati saat melakukan konferensi pers di kantor sekretariat Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Selasa (19/10).Suciwati menilai, akan menjadi catatan buruk bagi siapapun presidennya jika tidak bisa menyelesaikan kasus kematian suaminya. Sebab, sejak zaman pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo motif di balik pembunuhan terhadap suaminya tak kunjung terang benderang."SBY di mata saya punya catatan buruk karena tidak berhasil mengungkap kematian suami saya. Dan apakah kegagalan itu juga akan dilanjutkan oleh Jokowi? Ini sudah dua tahun loh, jika memang pemerintah serius pasti sudah ada tindakan," tandasnya.Dia menambahkan, menjelang dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK pada 20 Oktober mendatang kasus tersebut harus segera diungkap secara gamblang ke publik. Sebab, jika tak kunjung dibongkar pemerintahan Jokowi tak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya."Jelang dua tahun pemerintahan Jokowi, jadikan momentum ini untuk segera membuka kembali dan memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindaklanjuti semua temuan-temuan yang terdapat dalam laporan TPF Munir," kata Suciwati.Sebelumnya, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (MK KIP) memutuskan bahwa hasil Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir harus dibuka kepada publik. Sidang yang dipimpin Evy Trisulo beranggotakan Yhannu Setyawan dan Dyah Aryani dengan mediator John Fresly bersama Panitera Pengganti Afrial Sibarani itu membacakan putusan sengketa informasi dengan register 025/IV/KIP-PS/2016 antara Pemohon KontraS dengan Termohon Kemensesneg.Namun pihak Kemensesneg mengaku tidak memiliki dokumen laporan akhir TPF tersebut. Usut punya usut, SBY yang menerima dokumen hingga kini masih menyimpannya dan tidak diserahkan kepada Kemensesneg. Dan hingga kini SBY belum memberikan penjelasan soal laporan akhir TPF tersebut.SBY pun diminta bertanggung jawab atas hilangnya dokumen hasil penyelidikan TPF kasus kematian Munir, dari arsip Kementerian Sekretariat Negara. Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan, SBY harus bertanggung jawab lantaran penyidikan kematian Munir yang tewas diracun saat kepemimpinan SBY."Terkait dokumen TPF Munir yang hilang dari arsip Sekretariat Negara, pihak yang paling bertanggung jawab adalah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena TPF dibentuk dan bekerja untuk SBY pada 2005," kata Bonar dalam keterangan tertulis kepada awak media, Senin (17/10) kemarin.Bonar mengatakan, selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, SBY memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menindaklanjuti rekomendasi TPF. Namun, SBY tidak melakukannya, bahkan tidak merawat laporan TPF."SBY tidak bisa diam membisu atas putusan KIP yang memerintahkan Kemensesneg membuka dokumen TPF. Sekalipun perintah KIP itu ditujukan pada Sekretariat Negara sebagai institusi, SBY secara moral tetap memiliki kewajiban untuk menjelaskan keberadaan dokumen itu kepada publik. Setidaknya, karena selama 10 tahun SBY telah gagal menuntaskan kasus yang disebutnya sendiri sebagai 'the test of our history'," ujar Bonar.Bonar menambahkan, SBY memiliki kewajiban menjelaskan keberadaan dokumen itu dan memastikan pemerintahan Jokowi memiliki akses atas laporan kerja TPF, sehingga Jokowi bisa menuntaskannya. Sebagaimana mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra sampaikan, bahwa SBY sama sekali tidak memberikan mandat apapun kepada Yusril atas laporan akhir TPF."Dengan demikian, hanya pada SBY kita bisa memperoleh penjelasan dimana dokumen tersebut berada," tandasnya.