Penegakan hukum lemah, suburkan praktik dinasti politik di Indonesia

Penegakan hukum lemah, suburkan praktik dinasti politik di Indonesia. Pilkada yang bertujuan untuk memilih pemilih yang berkompeten, berintegritas dan dianggap mampu memajukan daerah tersebut telah di kesampingkan, sehingga menjadi sebuah arena untuk meraih kekuasaan pribadi.

Hery H Winarno
Oleh Hery H Winarno - Reporter
Penegakan hukum lemah, suburkan praktik dinasti politik di Indonesia
Diskusi dinasti politik dan korupsi. ©2016 Merdeka.com

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan bahwa dinasti politik dapat merebak di daerah-daerah yang ada di Indonesia karena memiliki keberagaman nilai-nilai budaya lokal yang memberikan nuansa yang berbeda-beda di setiap daerahnya."Karena keberagaman yang ada di daerah-daerah inilah yang menjadi salah satu faktor munculnya dinasti politik di suatu daerah," kata Siti kepada awak media dalam diskusi Korupsi dan Dinasti Politik, di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/9).Pilkada yang bertujuan untuk memilih pemilih yang berkompeten, berintegritas dan dianggap mampu memajukan daerah tersebut telah di kesampingkan, sehingga menjadi sebuah arena untuk meraih kekuasaan demi kepentingan pribadi."Seperti contoh di kabupaten Banten, kekuasaan politik di sana kan sudah turun menurun. Dan kekuasaan tersebut melekat pada dirinya," lanjutnya.Menurutnya, minimnya penegakkan hukum di Indonesia juga merupakan salah satu faktor yang membuat dinasti tersebut terus menerus tumbuh."Mereka terus berpraktik, dan dinasti politik mereka tidak hanya ke atas saja tetapi juga ke bawah dan ke samping. Untuk itu sebaiknya perkuat penegakkan hukum kita agar tumbuh kembang dinasti politik ini tidak ada lagi," ucap Siti.

Rekomendasi