Mendes sebut pengawasan Dana Desa harus didukung keterbukaan publik

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sandjojo menyatakan, pada 2016, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 46,8 triliun, dimana setiap desa akan memperoleh sekitar Rp 600 juta."Untuk memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan dengan baik, diperlukan upaya pengawasan semua pihak yang tentunya harus didukung dengan keterbukaan informasi," katanya saat menghadiri penganugerahan pemeringkatan badan publik 2016 yang berfokus transparansi pengelolaan dana desa dan nagari yang dilaksanakan Komisi Informasi (KI) Sumbar, Kamis (8/9)."Transparansi publik sangat penting. Warga desa harus dilibatkan membangun desanya," ujar Menteri Desa.Menurutnya, keterbukaan informasi desa merupakan salah satu poin penting untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik, bermartabat dan mandiri. Oleh karena itu sudah seharusnya sikap keterbukaan harus melekat sebagai tugas pokok pemerintahan desa."Saya meminta Komisi Informasi untuk membantu memantau dan mendorong kepada desa untuk terbuka dalam pengelolaan dana desa. Sampaikan ke saya jika ada yang perlu disampaikan," katanya.Dia mengatakan, peningkatan ekonomi desa, pengetasan daerah tertinggal, dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi kota mandiri tidak akan mungkin terlaksana tanpa ada dukungan semua pihak."Sinergitas dari pelaku ekonomi, perbankan, perguruan tinggi, hingga masyarakatnya, akan menjadikan tujuan desa membangun sesuai dengan rencana. Saya akan semaksimalkan mungkin melakukan pendekatan kerja sama dengan semua kalangan yang yang punya kepedulian membangun desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi," katanya.Dia juga berharap dari kalangan kampus bisa membantu pemberdayaan masyarakat, teknologi, dan pengembangan ekonomi. Menurutnya, pemerintah tidak hanya sekadar mengandalkan dana desa untuk mewujudkan Nawa Cita, tapi juga dibarengi dengan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dari desa yang sudah maju hingga desa perbatasan negara."Baru kemarin saya juga membawa pejabat BNI, BRI, dan Bulog dari Jakarta ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Di sana ada kawasan transmigrasi yang sudah menjadi Kota Terpadu Mandiri yang dinamai KTM Telang. Saya lihat sudah maju dengan memasarkan produk desanya. KTM itu sudah bisa menjadi percontohan secara nasional," katanya.